Round-Up

Jadi Polemik, Surat Tugas Ormas Jaga Parkir Ditarik

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 06 Nov 2019 09:04 WIB
Foto: Isal Mawardi/detikcom
Bekasi - Pembekalan surat tugas Pemkot Bekasi terhadap ormas untuk menjaga parkir minimarket menjadi polemik. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bekasi pun akhirnya mencabut surat tugas tersebut.

Seperti dirangkum detikcom, Pemkot Bekasi akhirnya mencabut surat tugas tersebut setelah muncul kekisruhan akibat 'mandat' yang diberikan kepada ormas tersebut. Bapenda Bekasi memastikan tidak akan mengeluarkan lagi surat tugas kepada ormas untuk menarik pajak parkir.

"Sudah tidak ada lagi, sudah habis. Kita nggak terbitkan lagi," ujar Kepala Bapenda Bekasi Aan Suhanda di kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan Kota Bekasi, Selasa (5/11/2019).

Aan menyebut surat tugas ke ormas itu sudah berakhir masa berlakunya sejak 31 September 2019. Ia akan mengevaluasi kembali soal surat tugas tersebut.

"Udah saya setop (surat tugas), kita sudah evaluasi, kita lagi bicarakan dengan Indomaret-Alfamart dengan pusat dan apa yang terbaik. Pada intinya kan itu ada potensi pendapatan kalau Bapenda kan sepanjang itu ada aturannya ya wajib digali itu," ujarnya.



Terkait pajak parkir itu sendiri, Aan menyebutkan pihaknya memiliki landasan hukum dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Adapun, landasan hukum yang digunakan yakni Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda No 10 Tahun 2019.

Pasal 1 ayat (31) UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur ketentuan umum terkait pajak parkir:

"Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor."

Aan mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak minimarket se-Kota Bekasi terkait penerapan pajak parkir. "Kita lebih cenderung sesuai ketentuan itu ke wajib pajak sebenarnya, kita mengarahkan ke wajib pajak sekarang," ujar Aan.






Selanjutnya
Halaman
1 2