Wakil Ketua DPRD Tak Puas: Pembahasan Anggaran DKI Tak Transparan

Sampai saat ini, dia tidak puas terhadap proses pembahasan. Banyak dokumen yang tidak diserahkan kepada DPRD.

"Saya kurang puas karena contoh untuk mengetahui KUA-PPAS perencanaan ini harus dilengkapi oleh RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Harus dianalisis betul. Nggak mungkin dong H-1 menit kita analisa itu," kata Zita.

Baca juga: Jika Tak Direvisi, Anggaran Konsultan Kampung DKI Rp 556 Juta Bakal Dicoret

Padahal, menurut Zita, seharusnya eksekutif memaksimalkan peran pengawasan dan pembahasan anggaran dari legislatif. Jadi, pembahasan anggaran bisa maksimal.

"Kalau fungsi DPRD dimaksimalkan, DPRD punya wewenang untuk mengecek dan itu akan maksimal (kebijakan) anggaran," kata Zita.
(aik/dnu)