Jika Tak Direvisi, Anggaran Konsultan Kampung DKI Rp 556 Juta Bakal Dicoret

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah (Eva Safitri/detikcom)

Jakarta - Komisi D DPRD DKI belum menerima revisi anggaran konsep penataan kampung community action plan (CAP) di DKI Jakarta tahun 2020. Anggaran itu tercatat di dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 sebesar Rp 556.112.770 untuk satu RW.

"Sampai hari ini saya belum dapet tertulisnya dari dinas perumahan, karena untuk satu itu kita memang minta untuk ada revisi, terkait dengan anggaran Rp 500 juta sekian per RW, saya minta untuk revisi berapa si idealnya untuk menata RW," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, di gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Ida mengatakan pihaknya mendukung penuh program penataan kampung. Namun, dia meminta agar anggaran yang diajukan dirasionalkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami ketua komisi D tidak antipati dengan penataan kampung kumuh, kita dukung 1.000 persen, tapi apakah rasional kalau anggarannya sebanyak itu jadi saya masih menunggu anggaran yang mereka usulkan. Katanya mereka sudah merevisi tapi belum sampai ke saya," ucapnya.

Revisi itu ditunggu sebelum rapat KUA-PPAS selesai. Revisi ditunggu paling lambat pekan ini. Jika tidak, Ida menyebut anggaran CAP itu akan dicoret.

"Ya sebelum KUA-PPAS ini mereka harus ada revisi, itu kalau nggak kita coret, karena kan kita ngejar harus ada. Kalau sampai hari ini mereka belum kasih ke kita ya kita coret anggarannya," kata Ida.

Tonton juga video William PSI Unggah Anggaran Lem Aibon, BK DPRD: Itu Masih Mentah Betul:

[Gambas:Video 20detik]

Sebelumnya, anggaran CAP ini menjadi disoroti oleh anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Yuke Yurike. Dia menilai anggaran itu terlalu besar.

"Satu RW itu Rp 556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa, tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?," ujar Yuke, seperti dilansir Antara.

Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat menjelaskan total anggaran itu diperuntukkan bagi konsultasi lima tenaga ahli per RW. Peneliti tersebut bukan hanya untuk sekali meneliti, tetapi juga hidup di RW tersebut dalam 24 jam selama empat bulan.

"Jadi pekerjaan konsultan itu kan, saya dasarnya memang kan kita harus hire tenaga ahli. Tenaga ahli yang kita gunakan ada lima, dari planologi, sipil, arsitek, sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat," ucap Suharyanti, Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat.

Halaman 1 2

Selanjutnya