Jokowi Tak Teken UU KPK, Tanda Perppu Akan Terbit?

PDIP justru mengingatkan, bila Perppu terbit maka itu berpotensi memantik pro dan kontra sesudahnya. Situasi DPR bisa tegang gara-gara itu.

"Situasi politik memanas karena pro dan kontra. Itu berarti UU ini masuk ranah politik lagi. Sementara kalau judicial review di MK dan legislative review, kita bareng-bareng perbaiki," tuturnya.

Baca juga: UU KPK Baru Berlaku Hari Ini, ICW Minta Jokowi Tak Ragu Terbitkan Perppu

Hendrawan mencoba mengingat, sikap untuk memilih tak meneken UU yang telah disetujui DPR ini pernah dilakukan pula oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003. Megawati saat itu tidak meneken UU tentang Keuangan Negara. Saat itu situasinya UU itu memicu kontroversi.

"Perdebatan saat itu, UU tentang Keuangan Negara itu memberikan kekuasaan yang besar sekali kepada menteri keuangan, sehingga dalam tanda petik menteri keuangan lebih powerfull dibanding presiden. Tapi setelah 30 hari tetap menjadi UU," kata Hendrawan.

Baca juga: Jokowi Disebut Tak Mau Teken, UU KPK Baru Tetap Sah dan Berlaku!

Dia menjelaskan, saat itu Megawati tak lantas menerbitkan Perppu karena konstitusi Indonesia di periode tersebut menempatkan presiden sebagai mandataris MPR. Selain itu, Indonesia terikat ketentuan Dana Moneter Internasional.