Tak Ada Lagi Kabar Perppu KPK, Malah Dianggap Simalakama

Menanggapi itu, Moeldoko mengatakan keputusan pemerintah terkait KPK tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Tapi dia memastikan saat ini semua usulan dikalkulasi.

"Cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak," tuturnya.

Baca juga: Ahli Tata Negara Minta Elite Politik Tak Ancam Presiden soal Perppu KPK

"Prinsipnya, Presiden di dalam mengelola negara itu tidak mungkin akan membawa negara itu ke suatu situasi yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakkan. Pasti negara akan dibawa ke tempat yang diinginkan oleh pembukaan UUD 45," tuturnya.

Sebetulnya Jokowi tak sepenuhnya diam. Pada Kamis, 26 September lalu, Istana menerima tamu-tamu penting, mulai tokoh agama, akademisi, hingga pakar hukum. Jokowi sengaja mengundang mereka untuk mendapatkan masukan tentang Perppu KPK. Suara publik yang menolak UU KPK baru agaknya sedikit membuat Jokowi goyah.

Karena keputusan itu seperti simalakama, nggak dimakan bawa mati, tak dimakan ikut mati

Baca juga: Jokowi di Antara Politisi dan Rakyat Berdemonstrasi

"Banyak masukan dari para tokoh tentang pentingnya diterbitkannya perppu. Akan kami kalkulasi, hitung, dan pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya dalam waktu secepat-cepatnya," ujar Jokowi seusai pertemuan tersebut.

Namun Jokowi juga mendapat bisikan dari kalangan politikus yang menilai sebaiknya tak perlu mengeluarkan Perppu KPK. Jokowi pun berada di antara jukstaposisi.

Hingga pada akhirnya tak ada jawaban jelas mengenai nasib Perppu KPK. Malah Istana melalui Moeldoko memberi wacana baru soal simalakama: suatu kondisi serbasalah ketika maju salah, mundur salah, belok ke kanan salah, ke kiri pun salah.
(dhn/jbr)