LSM SAFEnet: RUU KKS Bikin BSSN Jadi Lembaga Superbody?

Pasal 44
BSSN memiliki wewenang:
a. membentuk dan memberlakukan peraturan, standar khusus, dan/atau prosedur operasional di bidang Keamanan dan Ketahanan Siber secara nasional;
b. merumuskan kerangka strategis dan kerangka teknis Keamanan dan Ketahanan Siber;
c. melaksanakan upaya perwujudan Keamanan dan Ketahanan Siber Indonesia di dalam dan di luar negeri
d. menetapkan Perimeter Keamanan;
e. memberikan, membekukan, atau mencabut izin, sertifikasi, atau akreditasi dalam lingkup Keamanan dan Ketahanan Siber;
f. melakukan investigasi, penindakan dan pengenaan sanksi administrasi;
g. melakukan asesmen, pengujian, penetrasi keamanan akses sistem elektronik, dan/atau audit Keamanan dan Ketahanan Siber; dan
h. memberikan dukungan dalam proses penegakan hukum pidana dan perdata.

Baca juga: RUU KKS: Ada Ancaman Kepentingan Indonesia, Negara Bisa Putus Koneksi Data

Kembali ke catatan kritis Damar. Dia lantas mempertanyakan urgensi perlunya wewenang BSSN yang begitu luas. Menurutnya, ada beberapa wewenang BSSN sebetulnya sudah bisa dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang telah ada.

"Perlukah badan ini memiliki kewenangan demikian luas, hingga mengeluarkan regulasi kamsiber sendiri dan melaksanakan diplomasi siber, yang sebenarnya mampu dilakukan oleh kementerian lembaga yang telah ada sebelumnya?" ungkapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi resmi laman DPR, RUU KKS ini diusulkan oleh DPR dan sudah masuk Prolegnas Prioritas. Saat ini prosesnya sudah masuk ke penetapan RUU Usul Alat Kelengkapan Dewan (Penyusunan).
(rdp/asp)