Daftar RUU Disahkan, Ditangguhkan dan yang Masih Jadi Tuntutan Mahasiswa

RUU yang ditangguhkan DPR

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo merespon permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin empat RUU untuk ditunda pengesahannya. DPR melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) kemarin dan forum lobi kemarin sepakat menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Lembaga Permasyarakatan (RUU PAS).

"Karena ditunda, DPR RI bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil juga kita akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP, sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, tak salah tafsir, apalagi salah paham menuduh DPR RI dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/9/2019).

Sementara dua RUU lainnya, yakni RUU Pertanahan dan RUU Minerba, masih dalam pembahasan di tingkat I dan belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan.

Baca juga: Ketua DPR: Pengesahan RUU KUHP Ditunda Sampai Waktu Tak Ditentukan

Untuk RUU KUHP, pengesahannya ditunda sampai waktu yang tak ditentukan. RUU ini bisa saja disahkan pada sebelum periode DPR saat ini, atau pun periode DPR selanjutnya.

"(Penundaan pengesahan RUU KUHP) sampai waktu yang tidak ditentukan kemudian. Bisa sekarang sebelum akhir periode atau periode yang akan datang," kata Bamsoet saat jumpa pers setelah rapat paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Ketua DPR Bicara Kemungkinan Penghapusan Pasal Kontroversial R-KUHP

Menurutnya, seluruh fraksi di DPR pun sudah berembuk mengenai penundaan pengesahan RUU KUHP. Bamsoet menyebut seluruh fraksi pun setuju RUU KUHP ditunda. Bamsoet juga berbicara tentang peluang perubahan beberapa pasal RUU KUHP.

"Sesuai keinginan kita bersama kalau ada pasal-pasal yang masih kontroversi itu bisa dengan waktu yang masih tersisa atau dengan waktu yang ada di periode mendatang kita bahas kembali," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).