Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa dalam pertemuan menyampaikan tuntutan yang salah satunya adalah meminta dialog antara pemerintah pusat dan dengan kelompok berseberangan pemerintah di Papua.
"Kami minta kepada pemerintah untuk membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh-tokoh Papua yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan, seperti ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat)," ujar Ferdinando.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik," imbuhnya.
(eva/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini