Jakarta -
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima perwakilan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menanggapi permintaan DPRD untuk berdialog dengan tokoh yang berseberangan di Papua, Moeldoko mengaku akan memikirkan kemungkinan tersebut.
"Pasti itu ada tekniknya, nanti secara teknis akan kita pikirkan karena ini berkaitan dengan langkah-langkah penyelesaian sehingga secara substansi nanti akan dipikirkan lebih jauh," kata Moeldoko di kantor KSP, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Moeldoko, dialog adalah jalan terbaik dan bermartabat. Ia juga menyampaikan pemerintah menaruh perhatian tinggi terhadap Papua.
"Jadi semua dari kita juga menginginkan untuk dialog yang terbaik, yang bermartabat, untuk menuju pada pencapaian kemanusiaan yang tertinggi sehingga tidak ada satu pun dari kita ini merasa terpinggirkan, merasa tidak didengarkan, dan seterusnya. Pemerintah sungguh menaruh atensi yang sangat tinggi atas kesejahteraan Papua. Ini perlu nanti terkomunikasi dengan baik oleh semua pihak," ujar Moeldoko.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan DPRD Papua dan Papua Barat menyampaikan sejumlah poin aspirasi, salah satunya dialog dengan tokoh ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat). Namun Moeldoko tak mau membocorkan isi permintaan lain dan mengaku akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo.
"Dari teman-teman anggota DPRD tadi juga menyampaikan poin-poin yang akan disampaikan kepada Presiden melalui saya, Kepala Staf Presiden, dan nanti akan segera kami sampaikan kepada Bapak Presiden," ucapnya.
"Ada beberapa hal tadi, ada delapan hal. Harus saya sampaikan dulu kepada Bapak Presiden dulu, baru diumumkan," lanjut Moeldoko.
Selanjutnya, Moeldoko menyampaikan akan ada pertemuan yang lebih luas antara Gubernur Papua dan Papua Barat dengan sejumlah
stakeholder. Pertemuan itu direncanakan oleh Kemendagri.
"Sudah direncanakan oleh Pak Mendagri, nanti akan ada pertemuan yang lebih luas yang bisa diwakili oleh satu, Bapak Gubernur Papua dan Papua Barat, berikutnya dari MRP, berikutnya juga dari DPRD se-Papua dan Papua Barat, berikutnya bupati/wali kota, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, perguruan tinggi. Semuanya nanti akan direncanakan ada sebuah pertemuan. Rencana Pak Mendagri nanti setelah pascapelantikan," jelas Moeldoko.
Sementara itu, Tjahjo menyebut mengajak 48 orang pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Papua dan Papua Barat untuk bertemu langsung dengan Moeldoko. Pertemuan itu bertujuan membicarakan otonomi daerah hingga situasi Papua terkini.
"Kita undang dalam rangka memberikan SK sebagai pimpinan, sebagai ketua DPRD, kemudian ada beberapa hal-hal yang kami sampaikan terkait keuangan daerah, terkait otonomi daerah. Dan tadi kita ajak ke Pak Moeldoko, di mana Pak Moeldoko tadi menyampaikan beberapa hal yang menyangkut situasi nasional, langkah-langkah kebijakan nasional dalam lingkup yang sudah disampaikan secara keseluruhan," jelas Tjahjo.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa dalam pertemuan bersama Moeldoko menyampaikan aspirasi yang salah satunya adalah meminta dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh di Papua.
"Kami minta kepada pemerintah untuk membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh-tokoh Papua yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan, seperti ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat)," ujar Ferdinando.
"Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik," imbuhnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
