Jakarta - Perwakilan DPRD Kabupaten/Kota se-Papua dan Papua Barat mengusulkan adanya dialog dengan tokoh-tokoh yang berseberangan seperti ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat). Pendekatan dengan dialog itu disebut seperti yang dilakukan dalam penanganan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
"Kami melihat pengalaman dari teman-teman di Aceh GAM bahwa langkah itu dilakukan oleh negara, yang mana membuka ruang itu, dan ada dialog. Dalam dialog itu difasilitasi oleh Finlandia, artinya ada kelompok independen yang memfasilitasi sehingga tidak ada kecurigaan di antara kita," kata Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa, usai pertemuan di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan adanya pihak ketiga yang memfasilitasi dialog, menurut Ferdinando hasil yang dicapai akan lebih komprehensif dan sesuai harapan negara maupun masyarakat Papua. Karena alasan itulah Ferdinando mengusulkan adanya pendekatan dialog dengan tokoh-tokoh UMLWP dan KNPB.
"Itu aspirasi murni dari masyarakat dan menyampaikan kepada kami pemerintah di tingkat kabupaten, baik DPR maupun eksekutif. Sehingga itu poin pertama yamg kami sampaikan kepada negara ke Bapak Presiden bahwa harus membuka ruang dialog," ujarnya.
Menurut Ferdinando, dialog perlu dilakukan secara bertahap. Ia juga mengharapkan adanya pihak ketiga yang bisa menjadi mediator dalam dialog tersebut.
"Ya kita minta dialog formatnya seperti Aceh sehingga ini diselesaikan secara bertahap. Pihak yang berseberangan ini bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka selama ini, apa yang menjadi maunya rakyat Papua. Otsus yang dikasih tidak secara menyeluruh implementasinya," ucap Ferdinando.
"Ini juga menjadi persoalan yang akan disampaikan dalam forum dialog itu. Kita minta pihak netral yang akan menjadi mediator sehingga kita berharap bisa diselesaikan sehingga kita tetap berada dalam bingkai NKRI," lanjut dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa dalam pertemuan bersama Moeldoko menyampaikan aspirasi yang salah satunya adalah meminta dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh di Papua.
"Kami minta kepada pemerintah untuk membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh-tokoh Papua yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP (United Liberation Movement for West Papua)
dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat," ujar Ferdinando.
"Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan obyektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik," imbuhnya.
Menanggapi permintaan DPRD untuk dialog dengan tokoh yang berseberangan di Papua, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku akan memikirkan kemungkinan tersebut.
"Pasti itu ada tekniknya, nanti secara teknik akan kita pikirkan karena ini berkaitan dengan langkah-langkah penyelesaian sehingga secara substansi nanti akan dipikirkan lebih jauh," kata Moeldoko di kantor KSP, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
