Round-Up

Kontroversi di Balik 4 RUU yang Pengesahannya Diminta Ditunda

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Selasa, 24 Sep 2019 06:30 WIB
Foto: Presiden Jokowi meminta penundaan empat RUU (Andhika Prasetia/detikcom)

RUU Pertanahan: Dari Konsep Domein verklaring Hingga HGU 90 Tahun

Selanjutnya adalah RUU Pertanahan. RUU menuai kontroversi karena dinilai mengandung sejumlah Pasal bermasalah. Salah satunya ialah pasal soal pidana untuk korban penggusuran.

Pasal 91 dalam draft RUU tentang Pertanahan itu menyebut orang yang menghalangi petugas saat menggusur bisa dipidana. Begini bunyinya:

"Setiap orang yang menghalangi petugas dan/atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c atau orang suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)," bunyi pasal dalam draft yang diterima detikcom.

Tak hanya itu, dalam Pasal 26, Hak Guna Usaha (HGU) untuk pengusaha bisa diperpanjang sampai 90 tahun. Sedangkan dalam pasal lainnya, RUU dinilai menghidupkan kembali konsep domein verklaring zaman Belanda.


Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga menyebut konsep domein verklaring adalah konsep yang pernah hidup pada zaman Belanda. Konsep itu menjelaskan, bahwa tanah yang tidak bisa dibuktikkan kepemilkannya dengan surat, maka otomatis akan menjadi tanah negara.

"Domein verklaring itu konsep. Tidak disebutkan secara langsung di RUU pertanahan. Jadi itu konsep zaman Belanda, jadi untuk tanah-tanah yang tidak ada bukti pemilikkannya, itu dianggap sebagai tanah negara," kata Sandrayati Moniaga saat dihubungi detikcom, Senin (23/9/2019).

Meskipun tak disebutkan secara eksplisit, Sandra menyebut konsep domein verklaring dihidupkan dalam pasal 46. Dalam Pasal tersebut disebutkan, tanah ulayat merupakan tanah yang mesti didaftarkan. Begini bunyi pasalnya:

Pasal 46 ayat 3 b
(3) Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap:
b. Tanah Ulayat atau yang sejenis dengan itu, yang dikuasai oleh kesatuan masyarakat hukum adat; dan