detikNews
2019/09/18 10:12:47 WIB

ICW Kritik Keras UU KPK: Pemberantasan Korupsi Dipastikan Suram!

Haris Fadhil - detikNews
Halaman 1 dari 2
ICW Kritik Keras UU KPK: Pemberantasan Korupsi Dipastikan Suram! Ilustrasi gedung KPK. (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. ICW memprediksi pemberantasan korupsi di masa depan bakal suram.

"Pemberantasan korupsi dipastikan suram di masa mendatang. Hal ini dikarenakan regulasi yang mengatur tentang kelembagaan KPK sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Krusialnya adalah seluruh naskah yang disepakati tersebut justru akan memperlemah KPK dan membatasi kewenangan penindakan lembaga antikorupsi itu," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Rabu (18/9/2019).



Ada sejumlah catatan ICW. Pertama, soal masalah formil pembahasan revisi UU KPK ini karena tidak masuk Prolegnas Prioritas tahun 2019 hingga pengesahannya yang hanya dihadiri 80 anggota DPR di dalam ruang paripurna.

"Revisi UU KPK tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019. Ini mengindikasikan pembahasan regulasi DPR bermasalah. Selain dari itu, pengesahan revisi UU KPK juga tidak dihadiri seluruh anggota DPR. Hal ini terkonfirmasi dari beberapa pemberitaan yang menyebutkan bahwa hanya 80 orang yang menghadiri rapat tersebut, dari total 560 anggota DPR RI," ujarnya.



Berikutnya, ada masalah dalam isi UU KPK baru tersebut. Antara lain keberadaan dewan pengawas yang punya wewenang memberi atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan.

"Pembentukan dewan pengawas. Isu ini sebenarnya bukan hal baru. Hampir setiap naskah perubahan UU KPK hal ini selalu masuk dalam pembahasan. Patut untuk dicermati, bahwa sejatinya pengawasan KPK telah berjalan, baik internal maupun eksternal. Untuk internal sendiri KPK telah memiliki kedeputian Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM). Dalam kelembagaan KPK sendiri, deputi ini pernah menjatuhkan sanksi pada pucuk pimpinan tertinggi KPK, yakni level komisioner, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang," ucapnya.

Hal itu, kata Kurnia, membuktikan tak ada yang kebal hukum di lingkup internal KPK. Selain itu, pengawasan selalu dilakukan oleh pihak eksternal, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR, publik, hingga presiden.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com