Jumat 13 September 2019, 16:36 WIB
Pencari Suaka Banyak yang Balik Lagi ke Kalideres, Kenapa?
Foto ilustrasi: Anak-anak pencari suaka. (Rifkianto Nugroho/detikcom)
FOKUS BERITA:
Nasib Pencari Suaka di Jakarta
Jakarta -
Pemerintah Provinsi (DKI) Jakarta sudah membatasi bantuan dan pernah meminta pencari suaka untuk meninggalkan eks lahan Kodim Jakarta Barat, Kalideres. Tetapi, masih ada pengungsi datang ke tempat tersebut.
"Sekarang prediksi, hasil catatan jam 12.00 WIB kemarin, hari Kamis (12/9), sekitar 500-an. Yang sudah dapat uang (dari UNHCR), dia datang lagi," ucap Kepala Badan Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta, Taufan Bakri, saat dihubungi, Jumat (13/9/2019).
Sebagaimana diketahui, para pencari suaka sudah diminta keluar dari eks lahan Kodim Jakarta Barat, Kalideres, itu pada 31 Agustus. Mereka diangkut dengan truk. Jumlah pencari suaka di Kalideres sempat berkurang karena sebagian sudah dialihkan untuk menghuni tempat lain. Namun hingga kini, mereka yang sempat meninggalkan Kalideres kemudian balik lagi.
Menurut Taufan, pencari suaka berdatangan ke Kalideres karena mendapat informasi pemerintah masih memfasilitasi. "Pertama begini, karena ada statement dari Wapres (Jusuf Kalla) tentang adanya fasilitasi oleh sosial akan memberikan tempat kepada para pengungsi," kata Taufan.
Taufan menyebut, pengungsi hanya dipersilahkan menempati lahan. Sementara makanan dan kebutuhan lain tidak disuplai oleh pemerintah daerah.
"Tempat saja, sama air dikit-dikit, sama listrik dikit-dikit," kata Taufan.
Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mencari lokasi pengungsi baru. Selama itu pula, mereka masih diperbolehkan tinggal di Kalideres.
"Langkah selanjutnya adalah bagaimana menerapkan Perpres Nomor 125 (tahun 2016) dan SE Menteri (Dalam Negeri) 185 tentang penunjukan tempat oleh pemerintah daerah dan pusat menunjuk sebuah lokasi, ditentukan untuk para pengungsi," ucap Taufan.
Sementara itu, Kepala Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kemenko Polhukam, Chairul Anwar menyebut, pengungsi di Kalideres semakin bertambah. Pemerintah Pusat masih menunggu pemilihan lokasi pengungsian baru dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Terakhir, saya kesan itu 390 (orang), minggu lalu ya. Tapi sekarang sudah capai 650-an ya. Karena mereka terpengaruh dari info yang diterima, kita akan menyediakan tempat penampungan sementara. Belum ada keputusan (lokasi) dari Pemprov DKI," ucap Chairul Anwar, dihubungi terpisah.
(aik/dnu)
"Sekarang prediksi, hasil catatan jam 12.00 WIB kemarin, hari Kamis (12/9), sekitar 500-an. Yang sudah dapat uang (dari UNHCR), dia datang lagi," ucap Kepala Badan Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta, Taufan Bakri, saat dihubungi, Jumat (13/9/2019).
Sebagaimana diketahui, para pencari suaka sudah diminta keluar dari eks lahan Kodim Jakarta Barat, Kalideres, itu pada 31 Agustus. Mereka diangkut dengan truk. Jumlah pencari suaka di Kalideres sempat berkurang karena sebagian sudah dialihkan untuk menghuni tempat lain. Namun hingga kini, mereka yang sempat meninggalkan Kalideres kemudian balik lagi.
Taufan menyebut, pengungsi hanya dipersilahkan menempati lahan. Sementara makanan dan kebutuhan lain tidak disuplai oleh pemerintah daerah.
"Tempat saja, sama air dikit-dikit, sama listrik dikit-dikit," kata Taufan.
Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mencari lokasi pengungsi baru. Selama itu pula, mereka masih diperbolehkan tinggal di Kalideres.
"Langkah selanjutnya adalah bagaimana menerapkan Perpres Nomor 125 (tahun 2016) dan SE Menteri (Dalam Negeri) 185 tentang penunjukan tempat oleh pemerintah daerah dan pusat menunjuk sebuah lokasi, ditentukan untuk para pengungsi," ucap Taufan.
Sementara itu, Kepala Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kemenko Polhukam, Chairul Anwar menyebut, pengungsi di Kalideres semakin bertambah. Pemerintah Pusat masih menunggu pemilihan lokasi pengungsian baru dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Terakhir, saya kesan itu 390 (orang), minggu lalu ya. Tapi sekarang sudah capai 650-an ya. Karena mereka terpengaruh dari info yang diterima, kita akan menyediakan tempat penampungan sementara. Belum ada keputusan (lokasi) dari Pemprov DKI," ucap Chairul Anwar, dihubungi terpisah.
(aik/dnu)
