detikNews
2019/09/11 17:44:23 WIB

Organisasi Pers Minta Pasal yang Ancam Kebebasan Jurnalis di RUU KUHP Dihapus

Eva Safitri - detikNews
Halaman 1 dari 2
Organisasi Pers Minta Pasal yang Ancam Kebebasan Jurnalis di RUU KUHP Dihapus Audiensi organisasi wartawan dengan Dewan Pers. (eva/detikcom)
Jakarta - Sejumlah organisasi pers menolak adanya pasal karet dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal yang dinilai karet itu berpotensi menjerat para jurnalis ke ranah hukum.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudi memaparkan pasal-pasal tersebut. Pertama, pasal 219 tentang penghinaan presiden dan wakil presiden serta pemerintah.

"Kenapa kita permasalahkan, pendapat kami dari sejarahnya bahwa pasal penghinaan presiden itu diperuntukkan untuk menjerat para penghina ratu Belanda. Namun konteksnya saat itu adalah ratu dan raja itu sebagai simbol negara, bukan simbol pemerintah," ujarnya saat jumpa pers di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

"Sedangkan dalam konteks di Indonesia, presiden adalah simbol kepala negara dan juga kepala pemerintahan, sehingga sangat tidak relevan jika kemudian ini diterapkan di sini," lanjutnya.

Selain itu, jelas Ade, pasal terkait penyebaran berita bohong dan menimbulkan keonaran. Pasal itu dinilai karet karena tidak dijelaskan secara rinci poin apa yang bisa disebut menimbulkan keonaran.

"Pasal ini bermasalah karena tidak ada indikator secara jelas apa itu keonaran dalam masyarakat dan siapa yang kemudian akan menilai keonaran itu dianggap berpotensi keonaran. Ya artinya ini kan kuasa dari aparat penegak hukum. Potensi ini kan bisa saja abuse of power (penyalahgunaan wewenang) karena dalam beberapa kasus penafsirannya sangat subjektif. Tergantung dari aparat atau pelapornya," lanjutnya.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com