Siang Ini WP KPK Bakal Gelar Aksi 'Rantai Manusia' Tolak Revisi UU KPK

Revisi UU KPK, menurut Yudi, merupakan lonceng kematian bagi KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Saat ini, dia memandang revisi UU KPK tidak diperlukan.

"Tentu ini merupakan lonceng kematian bagi KPK sekaligus memupus harapan rakyat akan masa depan pemberantasan korupsi. Padahal saat ini tidak ada masalah krusial di KPK sehingga harus ada kebutuhan revisi UU KPK," kata dia.

Baca juga: A to Z Revisi UU KPK: Perlu Izin Sadap hingga Bisa SP3

Menurut Yudi, ada sembilan persoalan di draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK. Berikut poin-poin yang mengancam melemahkan KPK versi Yudi:

1) Independensi KPK terancam
2) Penyadapan dipersulit dan dibatasi
3) Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR
4) Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi
5) Penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung
6) Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria
7) Kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas
8) Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan
9) Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas

"Malah justru KPK sedang giat-giatnya memberantas korupsi di mana dalam 2 hari kemarin ada 3 OTT. Apalagi kejahatan korupsi di Indonesia begitu luar biasa. Rakyat pun kembali bergerak melindungi KPK dengan menyatakan menolak revisi UU KPK," sebut Yudi.


DPR Setuju UU KPK Direvisi, Ketua KPK: Kami di Ujung Tanduk

[Gambas:Video 20detik]

(fai/gbr)