Komisi I Minta Polri Ungkap Jaringan Internasional Terlibat Rusuh Papua

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya Widya Yudha meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera mengungkap kelompok jaringan internasional dalam serangkaian peristiwa kerusuhan di Papua. Polri diminta untuk investigasi jaringan internasional itu.

"Kami minta segera dibuka jaringan internasional apakah berkaitan gerakan Benny Wenda yang selama ini, yang selama ini jelas ingin pisah dari Indonesia atau jaringan lain yang kita dapat kejelasan jangan sampai mereka menyuplai senjata, kami minta negara melakukan investigasi itu," kata Satya kepada wartawan, Minggu (1/9/2019).

Baca juga: Ternyata Ada Jaringan Mancanegara saat Rusuh di Papua

Selain itu, Satya meminta pemerintah tegas dalam menangani kelompok jaringan internasional tersebut agar bisa dicegah masuk ke Indonesia. Misalnya kelompok jaringan internasional itu masuk ke Indonesia dengan menyamar sebagai sebuah organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk supaya bila kelompok itu sudah terindentifikasi kita mencegah mereka masuk ke Indonesia. Misalnya mereka menyamar sebagai wartawan atau kelompok NGO atau LSM," kata dia.

Baca juga: Pangdam Cenderawasih: Mari Saling Tahan Diri, Kita Majukan Papua

Lebih lanjut, politisi Golkar itu mengatakan jika kelompok jaringan internasional itu bisa diungkap akan bisa diketahui ada tidaknya kaitan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Oleh sebab itu, Polri harus segera mengungkap ke publik mengenai jaringan internasional itu.

"Maka segera diungkap secara terbuka apakah kelompok internasional berkaitan dengan apa? Apakah teroris, atau kelompok yang ingin Papua pisah dari Indonesia, seperti zaman Timor-timor. Makanya harus jelas, tolong kita minta Kapolri segera untuk mengklarifikasi itu secara publik," jelas Satya.



Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku hasil intelijen menunjukkan ada keterlibatan pihak asing dalam serangkaian peristiwa kerusuhan di Papua. Saat ini, Polri berkoordinasi dengan para stakeholder, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), untuk menyikapi keterlibatan pihak asing tersebut.

"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional. Jadi kita harus menanganinya memang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu dan jaringan intelijen," kata Tito seusai acara HUT Polwan ke-71 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/9). (fai/jbr)