.webp)
"Itu donasi angket ada karena pansus hak angket ini tidak ada anggarannya," kata Ketua Pansus Hak Angket Gubernur Sulsel, Kadir Halid saat ditemui di gedung DPRD Sulsel di Makassar, Senin (12/8/2019).
Kadir mengatakan, selama hampir sebulan bersidang, Pansus Angket menggunakan dana Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD. Dana itu digunakan untuk membiayai segala keperluan sidang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya kita mau kembalikan uangnya (Sekwan). Kan kemarin kita panggil saksi ahli tentu kita bayarkan insentif mereka," ujarnya.
Tidak hanya itu, celengan bantuan ini menurut Kadir akan dipergunakan untuk membiayai Pansus DPRD ke Jakarta untuk membawa hasil rekomendasi pansus ke Mahkamah Agung (MA) dan KPK.
"Kita kan butuh biaya dan bawa rekomendasi itu," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Angket Gubernur Sulsel, Arum Spink menegaskan, kotak donasi angket DPRD Sulsel sengaja dibuat karena tidak adanya anggaran dari APBD 2019. Celengan yang diletakkan di lantai 2 DPRD Sulsel juga untuk menepis isu uang besar.
"Jauh sebelum celengan ini dipasang hari ini, diketahui bahwa anggota Panitia angket sudah sejak awal membuat list bantuan secara personal kepada teman-teman anggota DPRD. Bantuan-bantuan tersebut sudah diisi oleh teman-teman DPRD dengan jumlah yang variatif," kata Wakil Ketua Pansus Arum Spink.
Namun Fraksi PKS DPRD Sulsel menyebut tindakan pembuatan celengan donasi tidak etis. Sebab anggota dewan disebut malah meminta bantuan masyarakat untuk menjalankan tugas.
"Bagi saya tidak etis. Kan ini sudah menjadi agenda DPRD. Kok minta urunan kepada masyarakat untuk membiayai Angket?" kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Ariady Arsal secara terpisah.
"Kecuali di awal tidak disetujui anggarannya, mungkin boleh lah ide ini jalan," imbuhnya.
Ariady mengaku kaget saat melihat adanya celengan dana untuk membiayai pansus hak angket bekerja. Menurutnya, anggaran Pansus sudah disiapkan melalui APBD.
"Ketika ditetapkan ada angket dan sebelumnya belum teralokasikan di APBD, telah dilakukan rapat awal panitia angket, diajukan ke Pimpinan DPRD dan disampaikan ke Gubernur. Anggarannya cukup besar, seingat saya lebih dari Rp 300 juta," terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Nurdin menduga hak angket yang digunakan anggota DPRD atas dirinya sudah tidak murni. Ada kekuatan yang sengaja menunggangi Hak tersebut untuk memakzulkan dirinya.
"Mudah-mudahan saja tidak ada uang besar yang beredar menjatuhkan kami," kata Nurdin dalam program Blak-blakan detikcom yang tayang Jumat (9/8).
Halaman 2 dari 2
