Kontroversi Wacana Rektor Asing Masuk Kampus Negeri

Rencana Menristekdikti M Nasir terkait PTN dipimpin orang asing mendapat kritik. (Rachman Haryanto/detikcom)

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan merekrut rektor asing ke perguruan tinggi negeri (PTN). Wacana ini kemudian mendapat kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengatakan wacana merekrut rektor asing dimaksudkan untuk meningkatkan peringkat PTN agar bisa menembus peringkat 100 besar dunia. Nasir menargetkan, pada 2020 sudah ada PTN yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri dan pada 2024 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi lima PTN.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Kita nanti tantang calon rektor luar negerinya) kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia. Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia. Harus seperti itu. Kita tidak bisa targetnya item per item," kata M Nasir sebagaimana dikutip dari situs Setkab, Rabu (31/7).

Nasir menuturkan ada beberapa perbaikan regulasi untuk perekrutan rektor asing di PTN. M Nasir sudah melaporkan wacana ini kepada Jokowi.

"Saya laporkan kepada Bapak Presiden, ini ada regulasi yang perlu ditata ulang. Mulai peraturan pemerintahnya. Peraturan menteri kan mengikuti peraturan pemerintah. Nanti kalau peraturan pemerintahnya sudah diubah, peraturan menteri akan mengikuti dengan sendirinya," tuturnya.

Dikritik DPR

Namun DPR selaku lembaga legislatif mengkritik perekrutan rektor asing. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan apakah M Nasir tidak memiliki konsep membangun PTN yang berkelas dunia.

"Sebenarnya itu yang penting adalah jangan ujug-ujug rekrut orang. Kita kan justru nanyanya kepada Kemenristekdikti, punya konsep nggak dalam memodernisasi dan membangun kampus kelas dunia. Menterinya yang kita tanya," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7).

Fahri menilai M Nasir seharusnya mampu mengundang para rektor di Indonesia untuk diberi pemahaman soal kampus kelas dunia, bukan malah merekrut orang asing. Menurut Fahri, orang Indonesia pun sanggup menjadi rektor kampus kelas dunia.

"Ini kan kaya sebenarnya mau buang badan terus. Gagal membuat BUMN kita kelas dunia, cari CEO asing. Gagal membuat kampus menjadi kelas dunia, cari rektor asing. La sampeyan jadi menteri apa kerjaannya? Kan kita nanyanya ke dia, bukan kita, ya lagi-lagi nyerah, tunjuk orang asing," kata Fahri.

Komisi X DPR, yang membidangi pendidikan, juga menolak ide tersebut dan meminta pemerintah mencari solusi lain untuk meningkatkan kualitas PTN Indonesia. Rencana tersebut dinilai menunjukkan kurang maksimalnya Kemenristekdikti dalam membentuk sistem pendidikan tinggi yang visioner dan adaptif dengan perkembangan zaman.

"Gagasan lama ini ibarat jalan pintas dan instan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Padahal kunci ada di pemerintah sebagai pihak regulator," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati dalam keterangan tertulisnya.

Alternatif Tingkatkan Mutu PTN

Menyikapi polemik yang muncul, pihak Istana menjelaskan perekrutan rektor asing menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas PTN. Istana mencontohkan, kebijakan tersebut sudah diterapkan di Singapura.

"Ini menjadi salah satu alternatif. Ada beberapa case di negara lain di mana rektor berasal dari asing. Singapura salah satunya," kata Stafsus Presiden Adita Irawati melalui pesan singkat, Rabu (31/7).

Adita menambahkan M Nasir tengah melakukan persiapan untuk kebijakan ini. Hasilnya akan dilaporkan kepada Jokowi.

"Meristekdikti melakukan persiapannya, nantinya hasilnya akan dilaporkan lagi," sebutnya.

Simak Juga 'Kemristekdikti Akan 'Impor' Rektor':

[Gambas:Video 20detik]