Menkeu Bicara Soal Wacana 'Rektor Impor': Indonesia Harus Terbuka

Semarang - Rencana mendatangkan 'rektor impor' ditanggapi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengatakan sistem pendidikan memang harus terbuka dengan belajar dari praktek sukses dari negara lain.

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani usai menghadiri Dies Natalis ke-38 Universitas PGRI Semarang. Meski tidak membicarakan soal anggaran rencana mendatangkan rektor dari luar negeri, ia menegaskan kalau sistem pendidikan Indonesia harus terbuka.

"Dipelajari hari ni baik dari dalam negeri atau luar negeri termasuk cara mengelola sistem pendidikan, Indonesia harus terbuka," kata Sri Mulyani, Selasa (23/7/2019).

Sistem pendidikan menurutnya harus terbuka pada pemikiran dan hasil baik dari praktik yang dilakukan negara lain.

Baca juga: Menristekdikti Siapkan Perangkat Aturan Datangkan 'Rektor Impor'

"Harus terbuka, pada pemikiran atau praktk yang menghasilkan baik, itu proses belajar, long life learning," ujarnya sambil berjalan ke arah mobil dinas.

Diberitakan sebelumnya, Menristekdikti, M Nasir bicara soal rencana mendatangkan rektor dari luar negeri untuk menjadi rektor di Indonesia. Rencana itu pernah diusulkan M Nasir namun mendapat penolakan.

Menristekdikti menyebut dengan adanya rektor dari luar negeri, bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM di kampus. Ia mencontohkan beberapa negara yang berhasil menerapkan itu.

"Kita belajar. Singapura maju karena rektor dari luar negeri, Taiwan maju karena rektor dari luar negeri, China maju karena rektor dari luar negeri. Bahkan Arab yang 800 tidak masuk, sekarang rektor dari Amerika 40 persen, Amerika dan Eropa, sekarang masuk 189. ini jadi tantangan, maka canangkan tahun 2020 bagaimana rektor ada dari perguruan tinggi asing. Akan saya petakan lagi," kata M Nasir kemarin.

Baca juga: Naik 71 Tingkat di QS World Rangking, UGM Kini Peringkat 320 Dunia

Kemenristekdikti akan membuat aturan soal rekrutmen rektor dari luar negeri itu. Selain itu koordinasi dengan Kementerian Keuangan juga dilakukan terkait pendanaan.

"Budget bicarakan dengan Kementerian Keuangan, pendanaan dari pemerintah pusat agar tidak mengganggu keuangan perguruan tinggi itu sendiri, kalau ganggu memang problem. Nanti akan masukkan ke pos LPDP," pungkasnya.

Terkait LPDP, Sri Mulyani dalam orasi ilmiahnya di Upgris sempat menyebut LPDP memberikan program beasiswa pendidikan tinggi bagi lebih dari 20 ribu orang.

"Selain itu, untuk pertama kalinya pada tahun 2019 Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran research and development atau disebut Dana Abadi Penelitian yang jumlahnya mencapai Rp 1 triliun. Dana Abadi Penelitian hingga saat ini dikelola oleh LPDP bersama dengan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional," jelas Sri Mulyani. (alg/sip)