Perempuan di Pucuk Pimpinan KPK Harus Sesuai Aturan, Bukan Jatah-jatahan

Jakarta - Komposisi perempuan di pucuk pimpinan KPK dianggap akan memberikan nilai tersendiri bagi pemberantasan korupsi. Namun seleksi calon pimpinan (capim) KPK saat ini hanya menyisakan 6 kandidat perempuan di antara 98 kandidat pria.

Ketua pansel capim KPK Yenti Garnasih berbicara harapan pribadinya tentang perempuan sebagai pimpinan KPK. Namun dia tetap memposisikan diri secara objektif agar apabila ada perempuan yang terpilih kelak, ia melewati proses yang sesuai, bukan karena ada pengistimewaan.

"Sebagai perempuan, pastilah berharap, sangat berharap ada (perempuan) bisa terpilih. Tapi, tentu kita sebagai perempuan, kalau bisa terpilih memang sesuai dengan kriteria," ujar Yenti dalam diskusi 'Pertimbangan Keseimbangan Gender dalam Proses Pemilihan Calon Pimpinan KPK' di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) atau Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Pansel Capim KPK: Kami Tak Lagi Cari Manusia Setengah Dewa

"Kalau saya--posisinya--sebagai perempuan kita harus bisa duduk setara dengan laki-laki di posisi apa pun. Tidak diistimewakan, tapi dia bisa karena memang dia setara. Itu posisi saya pribadi," imbuh Yenti menegaskan pendapatnya.

Yenti kembali menyampaikan posisinya sebagai ketua pansel capim KPK tidak akan mengistimewakan perempuan atau memberikan kuota khusus. Semua pertimbangan menurut Yenti akan dilakukan berdasarkan persyaratan yang sudah ditetapkan.

"Kita nggak bicara kuota-kuota," kata Yenti.

Meski demikian, Yenti mencontohkan psikotes yang bisa memperlihatkan kelebihan perempuan ketika menghadapi masalah yang terjadi di KPK. Psikotes merupakan salah satu ujian yang diterapkan dalam seleksi capim KPK.

"Nanti mungkin ada jawaban dari ahli-ahli kejiwaan, psikologis, nanti ada perempuan punya suatu yang lebih dari laki-laki dalam hal kalau dia di antara manajemen KPK. Itu yang kita harapkan," kata Yenti.

Di tempat yang sama, Komisioner Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta berbicara tentang gaya kepemimpinan perempuan. Menurut Sukma, perempuan sebagai pimpinan lembaga akan memberikan ciri tersendiri yang mengedepankan etik.

"Perempuan cenderung mengadopsi ethical leadership style dan bukan hanya style tapi value. Inilah yang menjadikan perempuan menjadi sangat justified untuk berada di lembaga antikorupsi karena itu tadi value-value yang ada di perempuan sifatnya mempunyai nilai luhur dan style-nya itu merangkul. Dia bukan command and control tapi partisipatif," ucap Sukma.

Baca juga: Dikritik Koalisi Masyarakat Sipil soal Proses Seleksi, Ini Kata Pansel KPK

Selain itu, menurut Sukma, perempuan lebih jarang bertindak koruptif karena 2 hal, yaitu faktor kesulitan mendapat posisi membuat perempuan berhati-hati ketika bekerja dan faktor kehati-hatian untuk tidak melakukan kesalahan karena diawasi koleganya yang laki-laki. Senada dengan Yenti, Sukma mengaku mendukung perempuan sebagai pimpinan KPK melalui proses yang sesuai dengan aturan, bukan jatah-jatahan.

"Yang paling penting, yaitu penelusuran track record seseorang. Cerita itu panjang dari pertama dia bekerja sampai 20 tahun 30 tahun atau lebih track record itu akan menunjukkan siapa calon ini. Kalau di Komisi Yudisial itu ada bagian yang memang kerjanya melakukan penelusuran track record. Dia bukan hari ini membantu besok tidak lagi, dia permanen. Penelusuran itu secara tertutup," ujar Sukma.

"Saya berharap bahwa pansel capim KPK ini menggunakan pola-pola seleksi berdasarkan best practice karena memang sudah ada dan bisa menemukan akhirnya kalau ini kaitannya dengan calon perempuan, perempuan yang memang memenuhi persyaratan yang value-nya yang ethical menjunjung tinggi nilai luhur," imbuh Sukma. (haf/dhn)