10 Kericuhan di Pengadilan: Dari Hakim Dibunuh hingga Kobra Disebar

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 19 Jul 2019 15:52 WIB
Foto: ruang sidang dimana pengacara TW menyerang hakim (dok. Istimewa)


6. Sebar Ular di Pengadilan

Aksi penghinaan terhadap lembaga peradilan tak melulu harus dengan menyerang hakim. Pada 2012 seorang pria bernama Amin melepas karung berisi ratusan ular kobra berbisa di gedung pengadilan PN Sumenep. Meskipun aksi ini terjadi pada 7 Februari 2012, namun video aksi sebar ular tersebut baru viral pada 2017.

Pertama-tama, Amin melepas kantong pertama di lobi gedung pengadilan. Beberapa karyawan terlihat ketakutan dan histeris saat melihat ular berbisa itu melata. Ada juga yang spontan berusaha menangkap ular-ular tersebut.


Ulah nyeleneh dan membahayakan yang dilakukan Amin ini adalah sebagai bentuk protes. Dia merasa mengalami ketidakadilan dalam kasus sengketa lahan miliknya.

Dalam tuntutannya, ia meminta ganti rugi lahan kepada pemerintah. Pemerintah tidak mau membayarnya sebelum ada ketetapan hukum dari pengadilan yang menyatakan lahan itu benar milik warga. Kasus ini tidak diproses secara hukum.

7. Keonaran di Sidang MK

Bukan cuma di pengadilan negeri saja, keonaran juga pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Keonaran itu terjadi pada tahun 2013, ketika salah seorang pendukung peserta dalam sengketa Pilkada Maluku 2013 tak terima atas putusan MK.

Keonaran yang dipicu satu orang ini pun kemudian berkembang menjadi amuk massa. Mereka memukul monitor, melempar kursi dan mendobrak masuk ke dalam ruang sidang. Keonaran ini tak mengakibatkan korban jiwa. Polisi pun mengamankan beberapa orang yang diduga menjadi biang keonaran.

8. Ormas Serang PN Depok

Pada tahun 2013, kelompok massa Pemuda Pancasila (PP) menyerang PN Depok. Massa PP yang memakai seragam loreng oren hitam itu mengamuk dan merusak fasilitas PN Depok.

Perusakan bermula ketika PN Depok hendak mengeksekusi lahan seluas 33 hektar di kawasan Depok. Eksekusi tersebut dilakukan atas permintaan pemohon yang memenangkan perkara tersebut melawan pengadilan tinggi (PT) di Bandung. Pemohon ini didukung oleh ormas PP.

Akibat aksi ini, aparat Kepolisian Resor Depok pun menangkap tiga orang anggota ormas Pemuda Pancasila terkait perusakan di kantor Pengadilan Negeri (PN) Depok. Salah satunya adalah Ketua Pemuda Pancasila Depok.

9. Lempar Kursi Ke Ketua Pengadilan Negeri

Pada tahun 2017, penghinaan kepada lembaga peradilan juga pernah dilakukan dengan aksi lempar kursi oleh pendemo. Keributan itu terjadi pada Senin (16/10) sore. Massa yang datang ke PN Tipikor Jambi mempertanyakan kenapa hanya Sekretaris Dewan dan Bendahara DPRD Jambi yang dijadikan terdakwa dalam kasus korupsi Bimtek. Massa menuntut anggota DPRD Jambi juga dijadikan terdakwa.

Massa kemudian membuat keributan di depan meja Pelayanan Informasi/lobi PN. Karena mengganggu jalannya persidangan, pihak PN Jambi menemui massa untuk memberi penjelasan. Namun penjelasan yang diberikan ditolak oleh massa.


Dalam aksi penolakan tersebut, Ketua PN Jambi Badrun Zaini jadi sasaran aksi lempar kursi oleh salah seorang pendemo. Aksi ini pun dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Pengadilan memang dilempar. Bukan di ruang sidang tapi di tempat Pelayanan Informasi. Setahu saya sih (Ketua PN Tipikor) menurut informasi menghindar. Memang dilempar kursi tapi menghindar. Kalau pun kena lemparan yang lain kita kan nggak tahu," papar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, Selasa (17/10/2017).

MA mengaku memaklumi peristiwa keributan massa di PN Tipikor Jambi. Tapi MA menjelaskan jika PN Tipikor Jambi sebenarnya hanya menerima berkas perkara dan menyidangkan. Penentuan terdakwa adalah tugas kejaksaan.

"Jadi, mestinya yang menentukan terdakwa atau tersangka itu kan kejaksaan. Karena itu tipikor, bukan pengadilan. Pengadilan itu hanya menerima pelimpahan berkas perkara dan menyidangkan. Sedangkan yang memproses dan menyidik dari awal itu adalah kejaksaan karena ini perkara korupsi," kata Abdullah menjelaskan.

10. Mengamuk dan Menuduh Hakim Bisa Dibeli

Sementara itu, pada tahun 2018 kericuhan juga pernah terjadi di PN Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kericuhan tersebut, salah seorang pengunjung meneriaki hakim bisa dibeli.

Kericuhan tersebut terekam dalam video viral berdurasi 04.19 menit. Dalam video itu, disebutkan hakim membebaskan terdakwa karena korban tidak menyuap.

"Di Indonesia kalau tidak punya uang kalian bisa masuk penjara. Hakim bisa dibeli. Hakim kena sogok, hakim kena suap," teriak salah seorang pengunjung sidang.

Akibat kericuhan ini, PN Sidoarjo pun melaporkan pengunjung pengkritik itu ke polisi. Menurut Wakil Ketua DPC Peradi Sidoarjo Ben D Hadjon, laporan PN ke Polresta Sidoarjo dinilai sebagai peristiwa yang jarang terjadi. PN sebagai lembaga peradilan sampai harus mencari keadilan.

Pihaknya menilai perkara ini dapat dikategorikan contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan. Apa yang dilakukan oknum-oknum tersebut sangat keterlaluan.
(rdp/asp)