detikNews
2019/06/22 11:42:27 WIB

Ini Perjalanan Sidang Gugatan Pilpres di MK

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 3
Ini Perjalanan Sidang Gugatan Pilpres di MK Ilustrasi sidang di MK (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai pada tahap keterangan saksi dan ahli. Hakim selanjutnya akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan membacakan putusan.

Sidang perdana digelar di MK pada Jumat (14/6/2019) lalu. Mengawali persidangan, Ketua MK Anwar Usman menegaskan komitmennya tak bisa dintervensi oleh siapa pun.

"Sidang ini disaksikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa. Untuk itu, kami seperti yang pernah kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya bahwa kami tidak tunduk kepada siapa pun dan tidak takut kepada siapa pun dan kami tidak akan bisa diintervensi oleh siapa pun," ungkap Ketua MK Anwar Usman saat membuka sidang di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Jumat (14/6/2019).



Usman memastikan hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi dan sumpahnya. Ia mengakui 9 hakim konstitusi berasal dari 3 lembaga, yakni presiden, Mahkamah Agung, dan DPR.

"Tapi kami sejak mengucapkan sumpah, maka kami merdeka tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun dan hanya takut kepada Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa," tegasnya.

Berikut ini perjalanan sidang sengketa pilpres dari pembacaan permohonan hingga pemeriksaan saksi:

Jumat 14 Juni 2019

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno selaku pihak pemohon serta Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin selaku pihak terkait tidak menghadiri sidang perdana di MK. Mereka diwakili oleh kuasa hukum masing-masing.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga dipimpin oleh Bambang Widjojanto sementara tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf dipimpin Yusril Ihza Mahendra. Ketua KPU Arief Budiman hadir karena KPU merupakan termohon di sidang MK ini.

Dalam permohonannya, tim hukum Prabowo-Sandiaga mengklaim menang dalam Pilpres 2019. Tim Prabowo menyebut hasil penghitungan KPU tidak tepat. Menurut tim hukum Prabowo, data perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut: Jokowi-Ma'ruf Amin 63.573.169 (48%), sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 (52%).



Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali menyertakan tautan link-link berita dalam perbaikan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meyakini berita-berita tersebut akurat dan punya nilai kebenaran. Anggota Tim Hukum Prabowo, Denny Indrayana, menyebut contoh-contoh kantor berita tersebut yang dikutipnya. Seperti Kompas, Tempo, detikcom, CNNIndonesia, dan Tirto.id.

Mereka juga memaparkan terkait dugaan kecurangan yang disebut terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ada 5 dugaan kecurangan TSM yang mereka paparkan:

a. Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintahan
b. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.
c. Ketidaknetralan aparatur negara: polisi dan intelijen.
d. Pembatasan kebebasan media dan pers.
e. Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

"Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat TSM, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia," ujar Bambang Widjojanto.



Dalam sidang perdana ini, sempat terjadi perdebatan mengenai permohonan gugatan Prabowo-Sandiaga hasil perbaikan. KPU menyampaikan keberatannya kepada mahkamah. MK pun memutuskan sidang diundur hingga Selasa, 18 Juni.

"Permohonan termohon dikabulkan sebagian, artinya tidak hari Senin, tapi hari Selasa," kata Anwar Usman.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed