Gugat Hasil Pilpres ke MK, Sandiaga: 50 Persen TPS Provinsi Ada Anomali

Jakarta - Cawapres Sandiaga Uno menyebut gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bagian dari tuntutan masyarakat. Alasannya, Pemilu dinilai belum jujur dan adil.

"Tapi yang akhirnya mengakibatkan dan memutuskan, kami, Pak Prabowo dan saya, memutuskan untuk memasukkan sengketa ke MK menunjuk Pak Hashim (Hashim Djojohadikusumo) dan Pak BW (Bambang Widjojanto) ini karena tuntutan masyarakat karena agenda pemilu menuntut biaya yang cukup besar belum mampu menghasilkan pemilu yang jujur dan adil," kata Sandiaga kepada wartawan di sela kegiatan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5/2019).

Sandiaga menyinggung soal banyaknya petugas Pemilu yang meninggal dunia dan sakit. Peristiwa ini, disebut Sandiaga, menunjukkan belum efisiennya Pemilu Serentak 2019.

"Itu tuntutan masyarakat (menghadirkan Pemilu jujur dan adil), kami akan terus bersama masyarakat, seperti Pak Prabowo bilang kita timbul dan tenggelam bersama rakyat. Kita ingin perbaiki karena ini bukan masalah kalah-menang, tapi ini tentang demokrasi Indonesia," sambungnya.

Sandiaga ingin memastikan MK dalam menangani gugatan hasil pilpres bekerja independen sehingga menghadirkan keadilan. Sandiaga juga menyinggung soal pentingnya gugatan karena temuan di TPS-TPS.

Baca juga: BW Tak Ingin Pola Kerja Mahkamah Kalkulator, Ini Respons MK

"Detailya Pak Hashim dan Pak BW, ini semua berdasarkan kumpulan yang didapat dari masyarakat rata-rata dari provinsi. Lima puluh persen tiap-tiap TPS di provinsi ada anomali, ada penyimpangan, ada ketidakadilan," ujar Sandiaga.

Prabowo-Sandi, diwakili tim hukum, melayangkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK pada Jumat (24/5) malam. MK, menurut ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, harus memeriksa dugaan-dugaan kecurangan.

Baca juga: 51 Bukti ke MK Disinggung TKN, BPN Yakin Kecurangan TSM Bakal Terungkap

"MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pilkada, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif. Kami coba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator, yang bersifat numerik. Tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah makin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan inilah pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri," papar BW saat mengantarkan permohonan gugatan hasil Pilpres di MK.



Tonton video BPN Ajukan 51 Bukti ke MK, Termasuk Laporan yang Ditolak Bawaslu:

[Gambas:Video 20detik]

(fdn/fdn)