detikNews
2019/05/22 04:50:14 WIB

Round-Up

KPK Sekali Dayung, 2 Kasus Proyek Kapal Digulung

Tim detikcom - detikNews
Halaman 3 dari 4
KPK Sekali Dayung, 2 Kasus Proyek Kapal Digulung Kapal SKIPI bernama Orca yang pengadaannya diduga terselubung korupsi. (Dok. detikcom)


Pengadaan kapal SKIPI di KKP dilakukan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tercatat ada 4 unit kapal dengan ukuran 60 meter yang dikerjakan dalam cakupan anggaran 2012-2016.

"Panitia Pengadaan Pembangunan SKIPI Tahap I merencanakan proses lelang dimulai tanggal 5 Desember 2011 dan pemenangnya diumumkan pada 15 Juni 2012," kata Saut.

"Bulan Oktober 2012, Menteri KKP menetapkan PT DRU sebagai pemenang Pekerjaan Pembangunan Kapal SKIPI dengan nilai penawaran Rp 558.531.475.423 atau saat itu setara USD 58.307.789," imbuh Saut.

Proyek itu pun diteken pada Januari 2013. Kemudian, pada Februari 2015, Aris sebagai PPK bersama tim teknis melakukan kegiatan FAT atau Factory Acceptance Test ke Jerman. Pada saat itu, Aris dan tim itu diduga menerima fasilitas dari PT DRU sebesar Rp 300 juta.

KPK Sekali Dayung, 2 Kasus Proyek Kapal DigulungDeretan kapal Orca yang diserahterimakan ke KKP. (Foto: Dok. detikcom)


Setelahnya, pada April 2016, 4 kapal SKIPI yang diberi nama Orca 01 sampai dengan Orca 04 itu diserahterimakan. Aris sebagai PPK kemudian membayar semua termin pembayaran kepada PT DRU senilai USD 58.307.788 atau setara Rp 744.089.959.059.

"Padahal, diduga biaya pembangunan 4 unit kapal SKIPI hanya Rp 446.267.570.055," kata Saut.

KPK menduga ada sejumlah perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan, baik belum adanya Engineering Estimate, persekongkolan dalam tender, maupun dokumen yang tidak benar. Pun menurut KPK, 4 kapal SKIPI tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dan dibutuhkan. Akibatnya, KPK menduga negara dirugikan setidaknya Rp 61.540.127.782.

"Di antaranya kecepatannya yang tidak mencapai syarat yang ditentukan, kekurangan panjang kapal sekitar 26 cm, mark-up volume pelat baja dan aluminium, dan kekurangan perlengkapan kapal lain," ujar Saut.

Lalu bagaimana tanggapan Ditjen BC maupun KKP?

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed