"Saat ditanya surat suara mana yang akan lebih dulu di coblos. 75 persen masyarakat akan memilih surat suara pilpres terlebih dahulu," ucap Direktur Riset Chatra Politika, Muslimin, kepada wartawan saat rilis hasil survei, di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).
Baca juga: KPK akan Buka Semua Amplop 'Cap Jempol' |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih ada cara agar pileg dianggap penting. Kami tawarkan, dengan selenggarakan debat antar partai politik. Ada 14 hari pada masa kampanye. Masih bisa atau mungkin KPU selenggarakan debat antar Ketum atau Sekjen," ucap jubir PSI Andy Budiman di tempat yang sama.
PSI juga berharap ada ruang diskusi antar parpol di hadapan masyarakat, jika tidak ada debat formal seperti debat antar capres cawapres. Menurut Andy, harus ada ruang untuk parpol menyampaikan gagasan politiknya.
"Kalau bukan KPU, ada banyak civil society, atau media, beri ruang partai politik untuk sampaikan apa yang jadi agenda politik mereka. Ini yang hilang, ini tidak pernah tahu, sikap partai politik terhadap perempuan misal," ucap Andy.
Sementara itu, Partai Demokrat akan melakukan evaluasi terhadap Undang-undang pemilihan umum. Amandemen undang-undang itu sebagai evaluasi Pemilu 2019 untuk pemilu 2014.
"Untuk Pemilu 2024 perlu amandemen UU Pemilu. Baik usulan dari DPR, baik pemerintah, kita bahas. Saya pikir anggota DPR terpilih sudah pengalaman semua, ditambah yang masih baru, akan dilakukan pembahasan," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menambahkan.
Pembahasan termasuk soal sistem pemilu. Apakah akan dilakukan sistem terbuka dengan menampilkan calon anggota legislatif (caleg) atau sistem tertutup yang tidak menampilkan caleg.
"Kita tentukan sikap terbuka atau tertutup. Terbuka persaingan luar biasa, (persaingan) Intern dan ekstern. Kalau cuma ekstern, kita fokus ke tingkatkan elektabilitas partai," ucap Syarief Hasan. (aik/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini