'Sindiran' Sandiaga pada Jempol yang Ternoda

Kembali ke persoalan amplop dengan cap jempol, sejauh ini KPK menyatakan tak ada nomor urut calon tertentu pada 12.300 amplop yang telah dibuka dan ditemukan cap jempol itu. KPK pun mengingatkan agar fakta hukum yang ditemukan dalam proses penyidikan tak dikaitkan dengan isu politik praktis.

"Tidak ada nomor urut. Yang ada adalah cap jempol di amplop tersebut, tapi fakta hukumnya seperti yang saya jelaskan tadi kami perlu tegaskan ini karena kita hanya bisa berpijak pada fakta hukum yang ada. Jadi KPK perlu meng-clear-kan ini pada publik dari perkembangan proses pengecekan barang bukti yang dilakukan itulah fakta hukum yang ditemukan," ucap Febri.

Baca juga: KPK Jawab BPN Soal Tuduhan Tutupi Simbol Pilpres

Penampakan kardus dan amplop yang disita saat OTT Bowo (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Nah, keberadaan cap jempol pada amplop di 3 kardus itulah yang kemudian 'disindir' Sandiaga menodai salah satu paslon dalam Pilpres yang diikuti dua paslon, yaitu Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurutnya, angka jempol yang diidentik dengan salah satu paslon itu tercemar gara-gara tindakan oknum-oknum politisi yang lakukan cara tak terhormat.

"Sayang jika angka jempol yang identik salah satu paslon tercemar dari tindakan sebagian oknum-oknum politisi yang gunakan cara yang tidak terhormat, cara cederai masyarakat. Itu uang rakyat dikorupsi, harusnya untuk petani, tapi ini korupsi untuk beli suara rakyat," kata Sandiaga kepada wartawan di Taman Buah Mekarsari, Bogor, Rabu (3/4).

Sandiaga pun berjanji akan mengubah sistem pembiayaan partai politik jika dia dan Prabowo terpilih. Jika ada partai korupsi untuk biaya kampanye, partainya akan dicoret dari peserta pemilu.

"Setelah kami ubah mekanisme pembiayaan partai, kalau masih ada uang korupsi dengan dana masyarakat untuk tindakan politik, saya sanksi tegas, kalau sesuai dengan konsep itu, partai gugur, tidak ikut pemilu," ujar Sandiaga.
(haf/fjp)