KPU Siap Jelaskan ke BPN Prabowo soal 17,5 Juta DPT Janggal

Jakarta - KPU akan memberikan penjelasan kepada BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai 17,5 juta nama pada daftar pemilih tetap (DPT) yang dinilai janggal. KPU akan menjawab pernyataan itu secara lengkap paling lambat akhir pekan ini.

"Poin utamanya KPU tak melakukan pembiaran. KPU tak pernah melakukan pembiaran. Kan teman-teman juga tahu, setiap ada masukan selalu kami tindak lanjuti. Nah, bagaimana tindak lanjutnya, hari ini insyaallah rampung. Kami akhir pekan ini sudah selesai. Kami akan jawab secara menyeluruh dokumen yang disampaikan BPN kepada KPU," kata komisioner KPU Viryan Aziz di KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Minta KPU Bersihkan DPT Invalid, BPN Singgung Konsekuensi Hukum

Viryan mengaku KPU bersama pihak Dukcapil sudah menganalisis 17,5 juta data DPT yang disebut BPN janggal. Selain itu, sambung dia, KPU juga sudah melakukan sampling di 514 kabupaten/kota dengan lima kelompok data yang dianggap invalid.

Adapun lima kelompok data itu terdiri atas warga negara yang lahir pada tanggal 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari. Mereka yang berusia di bawah 17 tahun dan di atas 90 tahun. Viryan mengatakan hasil pencocokan data itu sudah dipastikan benar.

"Kan ada lima kelompok. Masing-masing sudah selesai. Sebagian besar datanya benar adanya," katanya.

Viryan mengatakan KPU juga sudah mengidentifikasi pemilih dengan tiga kelompok tanggal kelahiran yang dianggap invalid. Adapun tiga kelompok tanggal kelahiran yang dianggap tak wajar adalah 1 Juli, tanggal 31 Desember, dan 1 Januari.

Baca juga: KPU Jambi Cek Ribuan DPT Diduga Ganda

Ketiga kelompok tanggal lahir tersebut, menurut Viryan, ada di satu TPS dengan lebih dari 30-50 pemilih serta tersebar di lima provinsi.

"Hasil identifikasi kami di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jatim, Jateng, Yogya, dan Banten, totalnya ada 2.092 TPS (tempat pemungutan suara) yang ada pemilih dengan tiga kelompok tanggal bulan lahir terkonsentrasi," kata Viryan.

Viryan mengatakan KPU juga sudah memeriksa seluruh data pemilih yang termasuk dalam tiga kelompok tanggal lahir itu. Saat ini, data tersebut masih dalam rekapitulasi.

"Aduan BPN 02 dilakukan sampel, tapi kami tidak melakukan sampel, seluruhnya kami cek. Supaya tak ada lagi kecurigaan dan kekhawatiran. Kita cek semua, hampir selesai," ujarnya.

Baca juga: Amien Rais: Jika DPT Tak Diubah Hingga 17 April, Ini Pilpres Bohongan

Ia menambahkan pemilih dengan kategori kelahiran tiga tanggal tersebut yang sudah masuk DPT tidak akan dicoret. Sebab, KPU sudah memastikan kebenarannya.

"Temuan sekarang yang sudah masuk memang ada pemilih terkonsentrasi KTP-nya memang benar datanya seperti itu, pemilihnya ada. Orangnya ada, nggak ada masalah," ungkapnya.

Sebelumnya, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta KPU segera menghapus data-data DPT yang tidak valid. BPN menyinggung konsekuensi hukum jika pembersihan data-data invalid itu tidak dilakukan.

"Yang kita minta nama-nama yang tidak valid itu harus dihapus dari DPT, dan konsekuensinya adalah pidana," kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo, di Ayana Midplaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (1/4). (yld/zak)