Minta KPU Bersihkan DPT Invalid, BPN Singgung Konsekuensi Hukum

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta KPU segera menghapus data-data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid. BPN menyinggung konsekuensi hukum jika pembersihan data-data invalid itu tidak dilakukan.

"Yang kita minta nama-nama yang tidak valid itu harus dihapus dari DPT, dan konsekuensinya adalah pidana," kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo di Ayana Midplaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

"Pejabat yang berwenang untuk hal ini, kalau mereka tidak lakukan yang sesuai temuan-temuan masyarakat, dari masyarakat, termasuk kami, itu akan mereka hadapi gugatan pidana," imbuhnya.

Baca juga: Suket Bisa untuk Nyoblos, Mendagri Jamin Tak Ada Penyalahgunaan

Hashim mengaku BPN sudah memberikan data-data DPT yang tidak valid dari DPT sesuai nama dan alamat (by name, by address). Namun, BPN kecewa karena KPU justru melakukan pengecekan dengan cara acak, bukan langsung mengecek sesuai temuan yang diberikan BPN.

"Kami bilang 'loh ini kan sudah ada bukti, sudah jelas di mana, dan mohon diverifikasi dan dibersihkan'. Sampai hari Jumat kemarin mereka pilih cara lain. Kenapa tempat-tempat yang sudah jelas ada data siluman itu menurut kami, kenapa tidak diadakan langsung by name by address. Alamatnya, TPS-nya, kampungnya sudah jelas. Kenapa mereka pilih cara lain?" sesal Hashim.

Menurut Hashim, KPU sudah merespon dengan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) DPT. KPU, menurutnya, juga masih menunggu laporan dari daerah.

"Mereka (KPU) lakukan coklit langsung dan sebagainya. Tapi mereka selalu bilang 'kami di pusat harus menunggu tindakan dan laporan dari daerah'. Itu selalu begitu. Mereka rekap, mereka menunggu tindakan di daerah. Ini Indonesia negara yang luas, begitu banyak penduduk, ini karenanya," jelasnya.

Baca juga: Amien Rais Ngaku Punya Tim Data Scientist Bedah DPT dari KPU

Adik Prabowo Subianto ini menegaskan apa yang dilakukan pihaknya bukanlah upaya delegitimasi KPU, melainkan membantu KPU menghasilkan DPT yang bersih. Ia berharap masalah DPT ini dapat segera diselesaikan.

"Saya kira waktu 1-2 minggu ini masih bisa KPU dan dukcapil menghapuskan dari DPT ya, kami akan puas. Dan seharusnya semua puas. 15 partai puas termasuk partai-partai yang 01, seharusnya mereka juga puas," tutur Hashim.

Di sisi lain, Hashim berharap kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga melakukan tindakan terkait permasalahan DPT ini. Hashim menyesalkan sikap 'diam' TKN yang seolah-olah tidak ada masalah.

"Kami juga menyesal bahwa sepertinya dari TKN 01 sama sekali tidak ada tindakan, tidak ada tanggapan, seolah-olah semua itu baik-baik saja," ungkapnya.

Baca juga: Laporkan Temuan Janggal 17,5 Juta DPT, BPN: Ada Data yang Salah

Berikut ini data-data invalid dalam DPT berdasarkan temuan dari tim BPN:

1. DPT bertanggal lahir 01/07: 9.817.003
2. DPT bertanggal lahir 31/12: 5.377.401
3. DPT bertanggal lahir 01/01: 2.359.304
4. DPT berusia di atas 90 tahun: 304.782
5. DPT berusia di bawah 17 tahun: 20.475
6. KK Manipulatif Kabupaten Banyuwangi: 41.555 KK

7. Data invalid 5 provinsi di Jawa
- Jawa Timur: 5.372.181
- Jawa Tengah: 3.831.465
- Jawa Barat: 7.186.845
- Banten: 1.419.512
- DKI Jakarta: 1.021.146

8. Data ganda 5 provinsi di Jawa
- Jawa Timur: 2.271.844
- Jawa Tengah: 1.904.310
- Jawa Barat: 1.863.304
- Banten: 388.330
- DKI Jakarta: 130.437


Simak Juga 'Laporkan Temuan Janggal 17,5 Juta DPT, BPN: Ada Data yang Salah':

[Gambas:Video 20detik]

(azr/zak)