KPK Tabuh Lonceng, Siapa Politikus Masih Berani Main Melenceng?

Agus menyebut KPK tak punya kewenangan menindak kasus dugaan politik uang. Menurutnya, Bowo ditangkap karena uang yang diduga untuk serangan fajar itu berasal dari dugaan suap dan posisi Bowo sebagai anggota DPR.

"KPK kan kewenangannya sulit kalau di situ karena belum tentu orangnya penyelenggara negara. Hanya kebetulan kemarin orangnya penyelenggara negara. Kemarin dari sisi undang-undangnya, KPK sangat terbatas. Kalau nggak salah, kan sudah ada pengawasan ya. Ada Bawaslu dan kepolisian, saya sangat berharap mereka yang lebih aktif," jelasnya.

KPK memang bukan wewenangnya untuk menindak serangan fajar. Namun KPK meminta warga supaya mengedepankan slogan 'pilih yang jujur' dalam pemilu nanti.

"KPK kembali mengajak masyarakat untuk mengingat dan memahami slogan pilih yang jujur sebagai sikap yang harus kita ambil dalam Pemilu 2019 ini," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat jumpa pers, Kamis (28/3).

Selain itu, KPK mengajak pemilih memilih calon yang jujur memenuhi janji-janji kampanye, termasuk calon yang telah patuh melaporkan LHKPN secara tepat waktu dan jujur.

"(Tanggal) 17 April 2019 nanti adalah waktu yang monumental bagi kita untuk memilih pemimpin yang jujur," tutur Basaria.

Amplop diduga serangan fajar (Ari Saputra/detikcom)

Bowo ditetapkan sebagai tersangka suap terkait PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK).

Bowo diduga membantu PT HTK sebagai penyedia kapal pengangkut distribusi pupuk oleh PT Pupuk Indonesia Logistik. Terkait suap ini, disita duit Rp 89,4 juta saat OTT pada Rabu (27/3) dan Rp 221 juta serta USD 85.130 terkait penerimaan sebelumnya. Namun KPK juga menduga Bowo Sidik menerima duit dari pihak lain yang belum dirilis KPK. Jadi duit total yang disita Rp 8 miliar dalam 84 kardus.


Saksikan juga video 'KPK Minta Bawaslu Lebih Giat Pantau Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]

(rvk/nvl)