DetikNews
Senin 25 Maret 2019, 17:27 WIB

HNW Minta Bawaslu Jabarkan Pelanggaran Saat Kampanye Akbar

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
HNW Minta Bawaslu Jabarkan Pelanggaran Saat Kampanye Akbar Hidayat Nur Wahid. (Foto: Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid (HNW), meminta Bawaslu untuk memerinci apa saja jenis-jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh kedua pasangan calon capres-cawapres. Menurutnya, Bawaslu perlu menyampaikan pelanggaran pada tingkat akurasi yang tinggi.

"Bawaslu perlu menyampaikan pelanggarannya itu apa. Jangan ngambang. Pelanggarannya apa, di mana, dan apakah itu pelanggaran atau bukan pelanggaran, penting Bawaslu untuk menyampaikan pada tingkat akurasi paling tinggi dan dengan penyelesaian yang paling objektif dan paling adil," ujar Hidayat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).



"Sebab kalau kemudian hanya begini saja, maka akan menghadirkan apatisme di tingkat publik. Publik apatis akhirnya golput, golput akhirnya tidak menguntungkan demokrasi di Indonesia," imbuhnya.

Menurut Hidayat, Bawaslu harus menjadi pengawas yang adil, berani, dan objektif. Ia meminta Bawaslu tidak membuat kegaduhan dengan tidak menyebutkan apa saja penyimpangan yang terjadi dalam kampanye terbuka.

"Jadi ini menurut saya Bawaslu sekali lagi janganlah menambah kegaduhan. Kalau ada penyimpangan, sebutkan penyimpangannya apa, koreksinya harus bagaimana. Supaya kemudian terjadi perbaikan-perbaikan dan tidak malah menampilkan kesalahpahaman berkelanjutan pada Bawaslu," tuturnya.

Hidayat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menegaskan partainya berkomitmen untuk tidak melibatkan anak-anak dan ASN. Menurutnya, secara prinsip, aturan itu harus ditegakkan demi demokrasi yang berkualitas.

"Sekarang kan ada ya satu cara yang 'menyiasati' supaya tidak ada anak-anak terlibat. Karena orang tuanya mempunyai anak-anak dan orang tuanya kampanye, akhirnya di tempat kampanye itu ada tempat penitipan anak. Jangan-jangan dalam prosesi dibawa oleh orang tuanya ke tempat penitipan anak sementara mereka sedang memakai atribut, dianggapnya ikut kampanye. Padahal itu anak akan dititipkan di tempat penitipan anak. Intinya adalah menurut saya sampaikan itu dengan bukti-bukti yang akurat supaya tidak ada kontroversi," ucap Hidayat.



Sebelumnya diberitakan, Bawaslu menemukan pelanggaran dalam kampanye akbar kedua paslon. Fritz menyebutkan salah satu pelanggarannya yaitu dengan pelibatan anak dalam kampanye hingga penggunaan fasilitas negara. Menurutnya, fasilitas negara yang dimaksud, yaitu penggunaan mobil pemerintah.

"Kita lihat bahwa dari catatan itu kedua paslon sama-sama melakukan beberapa hal yang dilarang, tidak patuh lah," ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

"Misalnya masih ada anak-anak di dalam kampanye, padahal itu kan tidak sesuai dengan komitmen kita. Kemudian masih ada penggunaan fasilitas negara, di mana ada beberapa pejabat yang menggunakan atau mobil pemerintah. Kemudian ada ASN yang terlibat dan hadir saat kampanye, kemudian ada beberapa alat-alat peraga yang bukan alat peraga parpol," kata Fritz.


Saksikan juga video 'Kampanye Akbar di Jakut, Sandi Pamer Keberhasilan Setop Reklamasi':

[Gambas:Video 20detik]


(azr/idn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed