DetikNews
Minggu 03 Februari 2019, 21:45 WIB

Masihkah Ada Harapan Bagi Pengungsi yang Menunggu di Indonesia?

Danu Damarjati, Adhi Indra Prasetya - detikNews
Masihkah Ada Harapan Bagi Pengungsi yang Menunggu di Indonesia? Anak-anak pengungsi Afganistan di Kalideres, Jakarta Barat. (Adhi Indra Prasetya/detikcom)
Jakarta - Puluhan pencari suaka dari berbagai negara selalu menunggu di trotoar Kalideres, Jakarta Barat, berharap mendapat bantuan. Mereka ingin mendapat uluran tangan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi), organisasi lintas negara yang bertugas menyalurkan donasi untuk pengungsi.

Namun IOM sudah menghentikan pendaftaran pengungsi baru sejak 15 Maret 2018. Artinya, hanya pengungsi yang terdaftar sebelum tanggal 15 Maret 2018 itulah yang mendapatkan dana bantuan yang disalurkan donatur lewat IOM. Lalu masihkah ada harapan bagi pengungsi yang belum terdaftar setelah tenggat itu untuk mendapat bantuan?

"Tidak bisa, dan hal ini juga sudah kita sampaikan ke mereka untuk mencari opsi lain atau bantuan dari lembaga lain," kata National Programme Officer IOM di Indonesia, Akmal Haris, kepada detikcom, Minggu (3/2/2019).

Namun bila mereka ingin kembali ke negara asal mereka secara sukarela, maka IOM akan memfasilitasi proses tersebut. Sejumlah pengungsi yang ditemui detikcom di sekitar luaran Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta, Jalan Peta Selatan, Kalideres menyatakan hidup dari bantuan-bantuan yang datang ke tangannya. Mereka berasal dari daerah konflik macam Afghanistan di Asia hingga Sudan di Afrika. Mereka tak mau balik ke negara asal karena alasan keamanan.



Salah satu pengungsi dari Afganistan, Ahmad Zakaria (32), mengatakan semua orang di sini menunggu untuk didaftar oleh IOM. Bila sudah didaftar IOM, mereka bakal mendapat bantuan rutin, dan ditempatkan di permukiman yang layak.

"Kami menunggu momen itu, dan kami tidak tahu kapan petugas itu akan datang lagi. Kalau kehilangan kesempatan, kami harus menunggu lebih lama," kata Zakaria di atas trotoar Kalideres.

IOM menyatakan ada 700 orang pengungsi di sekitar Rudenim Jakarta, Kalideres, pada rentang 2017 hingga Maret 2018. Namun setelah itu, IOM tak lagi mendata jumlah mereka karena IOM tak membuka pendaftaran pengungsi baru untuk diberi santunan.



Masalah utama para pencari suaka itu adalah permukiman, kesehatan, dan perlindungan dari segala kerentanan. IOM memberi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada mereka yang telah teregistrasi, berupa tempat tinggal, uang bulanan, serta layanan kesehatan dan psikososial. Jumlah pengungsi yang terus ditangani IOM di Indonesia saat ini ada 8.620 orang di seluruh Indonesia.

Harapan berangkat ke negara impian

Indonesia bukan termasuk negara tujuan para pengungsi untuk hidup menetap dan bekerja. Para pengungsi tidak boleh bekerja di Indonesia. Negara ini belum meratifikasi Konvensi PBB mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi 31 Januari 1967.

Masihkah Ada Harapan Bagi Pengungsi yang Menunggu di Indonesia?Para pengungsi pencari suaka di Kalideres, Jakarta Barat. (Adhi Indra Prasetya/detikco

Para pengungsi umumnya ingin pergi ke negara yang secara sah menerima mereka, yakni negara-negara yang meratifikasi Konvensi dan Protokol mengenai pengungsi di atas. Negara itu antara lain Australia yang terdekat dari Indonesia, Selandia Baru, atau juga Amerika Serikat dan Kanada. Negara-negara itu umum disebut sebagai 'negara ketiga'.

"Kemungkinan penempatan ke negara ketiga (resettlement) masih ada meskipun jumlahnya sangat terbatas. Namun resettlement bukanlah satu-satunya solusi yang ada," kata Associate External Relations/Public Information Officer UNHCR, Mitra Salima Suyono, kepada detikcom.



UNHCR memfasilitasi proses pengajuan pemukiman kembali (resettlement) pengungsi. Namun UNHCR tidak dapat memengaruhi keputusan negara ketiga. Solusi untuk keterbatasan kesempatan memberangkatkan pengungsi ke negara impian adalah lewat sponsor pribadi.

"UNHCR sangat mendukung program private sponsorship, yaitu apabila ada pengungsi yang memiliki sanak keluarga di negara ketiga dan bersedia mensponsori keberangkatan dan keberadaan mereka di negara ketiga tersebut," kata Mitra. "Satu hal yang perlu diingat: penerimaan pengungsi dalam skema resettlement/ private sponsorship berada sepenuhnya di tangan negara ketiga yang dituju."

Negara Maju Tak Boleh Tolak Pengungsi

Jaringan masyarakat sipil yang melindungi hak-hak pengungsi, SUAKA, menjelaskan semua negara yang meratifikasi konvensi dan Protokol PBB tentang pengungsi tak boleh menolak pengungsi. Negara-negara maju serperti Amerika Serikat hingga Selandia Baru meratifikasi konvensi dan protokol itu.

SUAKA mengkritik pihak Australia yang sering menghalau kapal-kapal pengungsi yang hendak masuk ke negaranya, padahal Australia adalah negara yang meratifikasi konvensi dan protokol PBB itu.



"Australia wajib menamung pengungsi. Bila menolak, berarti itu pelanggaran terhadp konvensi PBB tentang pengungsi. Ada prinsip non-refoulemont yang harus dijunjung. Bila menolak, itu pelanggaran sangat serius dalam konvensi tentang pengungsi," kata Ketua SUAKA, Febionesta.

Australia sebagai negara terdekat dari Indonesia yang dituju pengungsi. Kebijakan Australia tentang pengungsi berpengaruh terhadap keberadaan pengungsi di Indonesia. Bila Australia emoh menerima pengungsi, maka Indonesia-lah yang harus merawat mereka demi kemanusiaan, meski Indonesia bukan termasuk negara yang meratifikasi konvensi dan protokol PBB tentang pengungsi. Seolah-olah, Indonesia sebagai halaman depan Australia yang berguna menjaga agar para pengungsi tak langsung masuk ke teritori Negeri Kanguru itu.



"Indonesia itu seperti halaman depan Australia. Itu kan merendahkan kita sebagai negara berdaulat," kata Febionesta.

Sikap Australia

Juru Bicara Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia menjelaskan kepada detikcom, Australia punya kebijakan pengamanan perbatasan yang ketat bernama 'Operation Sovereign Borders'. Kebijakan itu diterapkan untuk mencegah orang-orang mempertaruhkan nyawanya berlayar mengarungi samudera dari Indonesia menuju Australia, termasuk para pencari suaka.

"Jalur laut yang ilegal menuju Australia ditutup, dan akan selamanya ditutup. Tak ada satupun yang bakal diperbolehkan memasuki atau tinggal di Australia secara ilegal," kata Juru Bicara Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia.

Dia berujar, "Australia adalah salah satu negara di dunia yang paling murah hati dan mapan dalam program pemukiman kembali (resettlement) para pengungsi." Australia memprioritaskan program kemanusiaan untuk orang-orang yang berada di luar tanah airnya, terdaftar oleh UNHCR sebagai pengungsi dan dirujuk ke Australia untuk pemukiman kembali, juga untuk orang-orang yang diajukan oleh keluarga di Ausralia.

"Australia telah memukimkan kembali lebih dari 880 ribu pengungsi sejak akhir Perang Dunia II. Pada 2018 hingga 2019, Australia telah mengalokasikan 18.750 tempat untuk pengungsi dan program kemanusiaan.

Simak berita-berita tentang balada pencari suaka di detikcom.




(dnu/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed