Jemaah First Travel Protes PMA, Menag: Sabar, Tunggu Proses Hukum

Jakarta - Puluhan jemaah First Travel siang ini menggeruduk Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) dan mempersoalkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 589/2017 yang mencabut lisensi First Travel. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta para jemaah bersabar.

"Saya selaku Menteri Agama mengajak semua pihak yang terlibat dalam persoalan ini untuk bersabar mengikuti proses hukum ini seperti apa," ujar Lukman, di Perpustakaan Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Baca juga: Jemaah First Travel Datangi Kemenag, Protes PMA hingga Tak Bisa Umrah

Lukman menegaskan, pihaknya tidak akan mengambil langkah apapun selama proses hukum terkait First Travel masih berlangsung. Dia pun memastikan pihaknya akan mengikuti putusan pengadilan nantinya.

"Kementerian Agama akan sangat menghormati, menghargai, dan harus mengikuti, mentaati apapun putusan hukum yang diputuskan oleh hakim dalam pengadilan sampai hukum tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkrah," tegas dia.

Baca juga: Korban First Travel akan Geruduk MA Minta Aset Dikembalikan ke Jemaah

Sebelumnya, puluhan jemaah First Travel menyambangi Itjen Kemenag. Mereka mempersoalkan PMA Nomor 589/2017 yang mencabut lisensi First Travel, hingga akhirnya jemaah tak bisa berangkat umrah.

Jemaah First Travel mendatangi Itjen Kemenag (Foto: Grandyoz Zafna/detikcom)

Padahal, pada Agustus 2017, sudah ada perjanjian antara Kemenag, First Travel, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meminta First Travel memberangkatkan jemaah pada November 2017. Diduga Kemenag tak mempertimbangkan surat perjanjian itu saat menerbitkan PMA.

Baca juga: Aset Bos First Travel Dirampas, Pengacara Jemaah akan Surati Jokowi

"Saya ingin menjelaskan bahwasanya saya meminta untuk Inspektorat Jenderal mencari siapa orang yang paling bertanggung jawab terkait keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 589/2017. Walau itu produk menteri tapi yang namanya produk menteri pasti ada yang namanya bottom-up. Siapa? Kekhawatiran kami jangan-jangan itu orang yang mengusulkan keluarnya ini itu dia punya (travel) umrah juga, bilangnya ini murni persaingan bisnis," kata pengacara jemaah First Travel, Riesqi Rahmadiansyah, di kantor Itjen Kemenag, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (28/1/2019).

Sementara itu Sekretaris Itjen Kemenag, Muhammad Tambrin mengatakan PMA tersebut sudah sesuai prosedur. Menurutnya tak ada yang perlu diusut dari pembuatan PMA itu karena sudah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan perjanjian apa pun.

Baca juga: Aset Dirampas Negara, Bagaimana Rp 905 M Jemaah Umrah First Travel?

"Nggak ada siapa yang diusut. PMA yang ada benar sesuai prosedur. Kita nggak ada yang bertentangan di situ. Jadi PMA yang ditandatangani Menag sudah sesuai prosedur," ujar Tambrin. (mae/jbr)