Kasus Meikarta, KPK Duga Anggota DPRD Kab Bekasi Tak Cuma Diberi Tiket ke LN

Jakarta - KPK menduga sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi tak cuma mendapat tiket jalan-jalan ke Thailand terkait kasus dugaan suap Meikarta. Menurut KPK, ada dugaan fasilitas lain yang diberikan kepada mereka saat berada di Thailand.

"Saya belum bisa sampaikan secara rinci, ya. Tapi tentu saja paket jalan-jalan itu tidak hanya tiket dan tidak hanya untuk anggota DPRD-nya," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: Anggota DPRD Kab Bekasi Buru-buru Usai Diperiksa soal Meikarta

Febri mengatakan saat ini KPK masih menelusuri apa saja fasilitas lain tersebut. Dia menyatakan KPK sudah mempunyai bukti dan daftar nama para anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mendapat fasilitas pelesiran ke Thailand tersebut.

"Tentu sejumlah bukti yang kami dapat sudah cukup terang, tapi masih kami klarifikasi kepada yang diduga menerima fasilitas tersebut," ucapnya.

Baca juga: Lagi, 5 Anggota DPRD Kab Bekasi Dipanggil KPK Terkait Kasus Meikarta

KPK memeriksa empat anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi di kasus dugaan suap Meikarta hari ini. Keempat orang itu dicecar soal proses pembahasan RDTR di Kabupaten Bekasi hingga perjalanan ke Thailand yang diduga masih terkait Meikarta.

Ada duit Rp 180 juta yang diterima KPK dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Namun KPK belum mengungkap identitas orang-orang yang mengembalikan uang itu.

Hingga kini ada sembilan orang yang menjadi tersangka di kasus dugaan suap proyek Meikarta, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Dari kesembilan orang itu, empat orang, yakni Billy Sindoro, Taryadi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen, menjalani proses persidangan. (haf/knv)