PSI Desak DPR Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). PSI meminta RUU tersebut disahkan sebelum Pilpres 2019.

PSI mengatakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan saat ini menjadi genting. Hal itu dikatakan seusai adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada RA, staf Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang diduga diperkosa atasannya.

Baca juga: DPR Targetkan 5 RUU Rampung dalam 1 Masa Sidang

"RUU ini sudah dua tahun mangkrak di DPR dan ini menunjukkan bagaimana partai yang sudah ada di DPR tidak menunjukkan komitmennya untuk melindungi kaum perempuan," ujar juru bicara PSI Dara Andini Nasution di kantor DPP PSI, Jl Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Dara mengatakan persoalan kekerasan seksual itu terus terjadi karena saat ini belum ada payung hukumnya. Perlindungan secara struktural, menurutnya, masih lamban di Indonesia. Apalagi ketika para anggota DPR disebutnya lamban mengesahkan RUU soal kekerasan seksual.

Baca juga: Sepanjang 2018, Tercatat 75 Kasus Kekerasan Seksual di Cirebon

"Sebenarnya persoalan seksual itu ada dua masalah, pertama struktural kita berbicara dari perlindungan payung hukumnya, RUU PKS kita lamban disahkan, sementara payung hukum sekarang dijelaskan sangat sulit pembuktiannya," ucapnya.

Dara menuturkan, tidak adanya payung hukum juga mempengaruhi stigma terhadap perempuan. Saat ini perempuan di Indonesia masih ditempatkan dalam posisi yang lemah.

Baca juga: Menteri PPA Perjuangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Jadi UU

"Dan yang kedua relasi kuasa yang timpang, kita di Indonesia masih patriarkis masih menempatkan perempuan di posisi yang lemah," katanya.

Untuk itu, PSI meminta DPR RI, khususnya Komisi VIII, segera mengesahkan RUU tersebut sebelum Pemilu 2019.

Baca juga: DPR Diminta Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

"Dan kepada DPR yang terhormat sekarang terutama Komisi VIII harus segera mengesahkan UU ini sebelum pemilu, kalau nggak kita patut menanyakan komitmen, dan kami di PSI berjanji UU ini akan menjadi prioritas kami ketika kami terpilih di parlemen," tutur Dara.

Desakan ini bukan yang pertama ditujukan ke DPR. Sebelumnya, Komnas Perempuan hingga LBH APIK ingin RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini segera disahkan mengingat tingginya angka kasus kekerasan seksual yang terjadi.



Saksikan juga video 'RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditargetkan Rampung Akhir Tahun':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/jbr)