"Bapak Presiden sudah memerintahkan melalui dukungan APBN, untuk 10 kali lipat usaha kita di waktu yang lalu," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/1/2019).
"Saya meminta keterlibatan para pemegang izin, dan juga dari masyarakat. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi terhadap usaha-usaha yang dilakukan secara spontanitas oleh masyarakat, salah satunya kegiatan adopsi pohon," tutur Siti.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung (PDASHL) IB Putera Parthama mengatakan selama periode 2015 sampai 2018, Pemerintah telah melakukan kegiatan RHL dengan total wilayah seluas 102,838 hektare. Putera juga menyampaikan saat ini terdapat 2.145 DAS yang kondisinya harus segera dipulihkan.
"Kata kuncinya yaitu bahwa DAS ini adalah rumah kita, tempat hidup kita semua. Tidak ada kegiatan ekonomi yang tidak berlangsung di DAS. Apabila DAS ini rusak, itu adalah dampak dari kegiatan semua sektor. Jadi konsepnya adalah semua sektor harus menyadari, bahwa kerusakan DAS ini adalah ulah kita bersama, sehingga harus diatasi bersama-sama dan koordinasi lintas sektor," jelas Putera.
Oleh karena itu, Putera menegaskan langkah korektif Pemerintah selanjutnya yaitu dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra sejak awal.
"Karena masyarakat merupakan segmen terbesar bangsa kita, yang sangat menentukan keberhasilan program Pemerintah," ujarnya.
Data Direktorat Jenderal PDASHL menunjukkan luas lahan kritis di Indonesia terus menurun. Tahun 2018, luas lahan kritis tercatat seluas 14,01 juta hektar. Sebelumnya, pada tahun 2009 tercatat berada pada angka 30,1 juta hektare, dan tahun 2014 seluas 27,2 juta hektare. (mul/mpr)
