detikNews
Rabu 19 Desember 2018, 19:24 WIB

Disoal PKS, Gerindra Jelaskan Teknis Fit and Proper Test Cawagub DKI

Yulida Medistiara - detikNews
Disoal PKS, Gerindra Jelaskan Teknis Fit and Proper Test Cawagub DKI M Taufik (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta - PKS menyebut fit and proper test cawagub DKI Jakarta tak sesuai kesepakatan awal dengan Partai Gerindra. Gerindra menjelaskan teknis tes tersebut.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyebut nantinya akan ada panitia yang menguji dua nama cawagub yang diusulkan PKS. Nantinya pertanyaan yang diuji seputar permasalahan Jakarta.

"Pantas itu bukan dari tampangnya, tapi mungkin karena kompetensi, pemahaman tentang Jakarta, pemahaman tentang pemerintahan. Jadi penting pemahaman tentang RPJMD gubernurnya," kata Taufik di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).


"Pemerintah daerah itu selalu melaksanakan RPJMD dari pemerintahannya untuk 5 tahun. Kalau nggak paham soal RPJMD bagaimana, tinggal ini yang harus dipahami dulu," imbuhnya.

Taufik mengaku ada tanggung jawab moral mengenai siapa yang dicalonkan menjadi Wagub DKI. Adapun kriterianya, kata dia, harus memahami Jakarta dan mau menjalani fit and proper test.


"Kriterianya sederhana yang kami sampaikan. Pertama, paham tentang Jakarta dan paham tentang RPJMD. Pintu keduanya ketika calonnya disampaikan ke DPRD, itu DPRD-nya yang menentukan lewat mekanisme yang sudah diatur lewat undang-undang. Ini pintunya masih ada. Insyaallah kalau dari kami misalnya sudah baik hasil fit and proper test, insyaallah sudah baik. Jadi saya kira harus dilaluilah," ungkapnya.

Sebelumnya, PKS sudah mengusulkan Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sebagai cawagub DKI. PKS dan Gerindra hingga saat ini belum menentukan nama Wagub DKI. Kedua partai belum sepakat terkait fit and proper test untuk menentukan dua nama yang akan diajukan ke DPRD DKI.


Soal fit and proper test ini, Agung Yulianto menilai partainya akan mengikuti. Tapi PKS tetap berusaha memperjuangkan prosedur partainya.

"Kemarin masalahnya fit and proper test, kemudian kita menolak, karena tak sesuai kesepakatan awal. Ya kita ikuti saja, nggak apa-apa, bagaimana prosesnya. Tapi belum tentu kita ikuti menurut format yang diajukan mereka. Tapi kita punya prosedur yang lain. Harus berusaha," jelas Agung.

(yld/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed