Seperti Golkar, Hanura Ikut Tolak Dua Cawagub DKI dari PKS

Jakarta - Partai Hanura mempertanyakan dua cawagub DKI Jakarta usulan PKS pengganti Sandiaga Uno, apakah paham persoalan Jakarta atau tidak. Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta Veri Yonnevil yakin partainya tak akan memilih dua cawagub DKI dari PKS.

"Kalau melihat tema hari ini, bagi saya bukan persoalan cocok dua orang ini atau tidak. Tapi permasalahannya, dua orang ini memahami nggak permasalahan di Jakarta. Karena Bang Asraf bilang, 'Saya saja nggak kenal dengan dua orang ini'. Ini Golkar saja partai lama, apalagi Hanura yang baru. Kalau kawan-kawan anggota Dewan sudah tidak kenal dengan dua orang ini, berarti beliau berdua tidak paham apa sih permasalahan dasar masyarakat Jakarta," kata Veri di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).

Baca juga: Jadi Cawagub DKI, Agung Yulianto: Dulu Saya Timses Anies

"Tempo hari ketika salah satu kandidat menyampaikan bahwa persoalan utama Jakarta bukan banjir dan macet, saya akan marah juga dan yakin seyakinnya kami dari Hanura nggak akan memilih dua orang ini," imbuhnya.

Veri lantas mempertanyakan perdebatan PKS yang tak mau mengikuti fit and proper test, tetapi PKS juga tak mengusulkan nama-nama kader selain Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Padahal, menurutnya, fit and proper test ditujukan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan terhadap permasalahan Jakarta.

"Kenapa PKS harus memaksakan kader ini seolah-olah PKS tak mempunyai kader selain dua orang ini, nggak ada Triwisaksana, Suhaimi, nggak ada Selamat Nurdin, bahkan yang dari DPP bisa diturunkan. Kan bisa banyak yang paham Jakarta. Kenapa harus dipaksakan harus dua orang ini. Jadi ini yang justru jadi tanda tanya besar. Jadi kasihan kita masyarakat Jakarta ketika PKS yang ngotot memaksakan ini di kasih bulet-bulet saja, nggak usah Gerindra fit and proper test," sambung Veri.

Baca juga: Golkar Ikut-ikutan, Tiba-tiba Tolak Cawagub DKI dari PKS

Ia mendorong agar pengganti Sandiaga Uno segera ditemukan sebelum Februari. Sebab, menurutnya, masih diperlukan pembantu Gubernur DKI Anies Baswedan dalam melaksanakan tugasnya.

"Kita kan tahu 2017 silpa kita banyak, 2018 silpa meningkat, mungkin salah satu faktornya karena Anies kerja sendiri, nggak ada kontrol yang melekat terhadap SKPD untuk menjalankan program yang sudah masuk dalam APBD. Jadi ini waktunya mundur terus sampai pileg. Jadi kami, harapan kami kepada PKS dan Gerindra, paling lama Februari ini DKI sudah ada Wagub DKI," ujarnya.

Meski begitu, ia menegaskan, Hanura dalam posisi menunggu kesepakatan antara PKS dan Gerindra. Nantinya nama hasil kesepakatan tersebut akan dibahas dalam sidang paripurna di DPRD.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Soal Wagub: Hampir 5 Bulan, Pilih 1 Orang Kok Sulit

Sebelumnya, PKS mengusulkan Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sebagai cawagub DKI. PKS dan Gerindra hingga saat ini belum menentukan nama Wagub DKI. Kedua partai belum sepakat terkait fit and proper test untuk menentukan dua nama yang akan diajukan ke DPRD DKI.

Sebelum Hanura DKI, Golkar DKI menolak dua nama usulan PKS untuk Wagub DKI. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Asraf Ali menilai ada dua nama yang tepat selain Agung dan Syaikhu, baik dari Gerindra maupun PKS, untuk menjadi cawagub pengganti Sandiaga Uno. Dua nama itu, menurut Asraf, adalah M Taufik dari Gerindra dan Triwisaksana dari PKS.

"Kalau misalnya dari PKS itu atau dari Gerindra, Golkar hanya lihat dua dari Gerindra-nya Pak Taufik dan PKS-nya Triwisaksana, itu saja. Selain itu nggak. Karena ada yang kita dilihat dari Golkar karena kita rasakan, kita tahu sudah jelas terbukti pengetahuannya dan kepiawaiannya memimpin kota yang besar ini dengan kebijakannya, dengan cara bagaimana memimpin di Dewan saja sudah kelihatan," ujarnya.


Saksikan juga video 'PKS Ajak Gerindra Bahas Fit & Proper Test Wagub DKI':

[Gambas:Video 20detik]

(yld/gbr)