Bawaslu Minta KPU Rutin Periksa Kondisi Logistik Pemilu

Jakarta - Ketua Bawaslu RI Abhan meminta KPU mengantisipasi kerusakan kotak suara seperti yang terjadi di Kabupaten Badung, Bali. Abhan mengatakan KPU harus bisa memastikan kotak suara aman hingga Pemilu 2019 digelar.

"Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Badung mengindikasikan menjamin kualitas kotak suara berbahan karton kedap air hingga pada hari pemungutan suara tidak cukup hanya dengan memeriksa kotak suara tersebut kuat menahan beban puluhan kilogram," ujar Abhan dalam keterangan tertulis, Selasa (18/12/2018).

Baca juga: JK soal Kotak Suara 'Kardus': Kaleng Pun Rusak Kalau Mau Dirusak

"Yang lebih penting adalah memastikan kualitas kondisi kotak suara tidak berubah hingga dipakai pada hari pemungutan suara, bahkan rekapitulasi suara," imbuhnya.

Abhan mengklaim pihaknya mengawasi kondisi tempat penyimpanan logistik pemilu di seluruh Indonesia pada 15-18 Desember 2018. Hasil pengawasan Bawaslu di 482 kabupaten atau kota menemukan gudang penyimpanan logistik pemilu ditempatkan di luar kantor KPU sebanyak 357 lokasi dan 125 gudang penyimpanan di kantor KPU.

"Dalam menjaga perlengkapan pemungutan suara, KPU wajib menjamin logistik tersebut aman dari seluruh gangguan, utamanya dari ancaman terendam air dan kebakaran. Kepastian tersebut dilakukan dengan memastikan gudang penyimpanan mempunyai daya antisipasi terhadap banjir dan penyediaan alat pemadam kebakaran di gudang," papar Abhan.

Baca juga: Kotak Suara 'Kardus' Sisakan Banyak PR untuk KPU

Karena itu, Bawaslu meminta KPU melakukan pemeriksaan secara periodik. Hal itu untuk memastikan kondisi logistik pemilu dalam kondisi baik.

"Pemeriksaan secara periodik setidaknya seminggu sekali wajib dilakukan KPU untuk tetap memastikan kondisi logistik pemilu terjamin kualitas dan keamanannya," kata Abhan.

Sebanyak 2.065 kotak suara 'kardus' atau oleh KPU disebut sebagai karton kedap air di Badung, Bali, rusak karena banjir. Ketua KPU Arief Budiman menyebut akan mengirim kembali kotak suara itu jika rusak akibat bencana banjir.

"Nggak apa-apa kalau memang ada bencana alam, KPU sediakan gantinya. Dulu, menjelang hari pemungutan suara, kantor KPU-nya terbakar. Ya sudah langsung kita sediakan. Kalau ini ada bencana banjir lalu merusak logistik, kita sediakan," kata Arief di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (17/12). (yld/zak)