100% Setuju Parpol Dibiayai Negara, Gerindra Singgung Biaya IMF-WB

Jakarta - KPK mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah. Partai Gerindra 100% setuju sembari mengungkit biaya penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank annual meeting di Bali beberapa waktu lalu.

"Kalau itu kita setuju 100%. Kita setuju," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Fadli mengatakan, dia juga pernah menyampaikan usulan terkait biaya parpol ke Ketua KPK Agus Rahardjo. Tak hanya kepada Agus, bahkan, usulan itu juga pernah disampaikannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita usulkan, bahkan saya pernah menyampaikan kepada Presiden beberapa tahun yang lalu itu political financing untuk partai politik itu perlu dipikirkan," katanya.

Wakil Ketua DPR itu menyebut saat ini parpol memang kesulitan dalam persoalan pembiayaan. Apalagi, ada larangan parpol untuk berwirausaha.

"Sekarang ini partai politik dari mana anggarannya, mereka tidak boleh berusaha. Kalau di tahun 50-an parpol boleh punya perkebunan, boleh punya SPBU, boleh punya usaha. Sekarang kan tidak boleh, sekarang dari mana parpol mendapatkan anggarannya selain tentu sumbangan-sumbangan dari anggota DPR DPRD DPRD kabupaten kota dan juga pihak-pihak lain," tutur Fadli.

"Jadi sebaiknya memang harus ada, sekarang ini ada tapi memang sangat kecil," sambung dia.

Fadli pun mengusulkan biaya Rp 10.000 per suara. Dengan biaya sebesar Rp 10.000 per suara, menurutnya akan sangat membantu setiap parpol untuk merawat konstituen, pendidikan politik, dan lain sebagainya.

"Saya kira di negara-negara lain praktik ini juga ada, jadi partai politik yang representasi di DPR RI itu dibiayai oleh negara. Saya kira anggarannya nggak terlalu besar kok, pasti lebih kecil dari anggaran kemarin IMF World Bank yang sampai Rp 1 triliun itu. Ini mungkin nggak sampai Rp 1 triliun. Kalau misalnya Rp 10.000 aja, kali misalnya berapa gitu ya jumlah suaranya, itu kurang lebih ya mungkin hampir Rp 1 triliunlah," papar Fadli.

Sebelumnya, KPK mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah. Namun perlu dibuat sistem audit agar penggunaan dana yang berasal dari pemerintah itu bisa dipantau.

"Memungkinkan jika parpol itu dibiayai oleh pemerintah, kemudian ada sistem audit yang masuk, sistem audit yang mungkinkan itu agar kita tahu itu dipergunakan untuk apa uang itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat menyampaikan pidato dalam acara International Bussines Integrity Conference di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Selain Gerindra, usulan ini mendapat dukungan dari partai pendukung pemerintah. Golkar dan PPP setuju, sementara Hanura setuju dengan catatan. (mae/gbr)