PPP Dukung Usulan KPK Parpol Dibiayai Pemerintah

Jakarta - KPK mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah, namun dengan sistem audit yang jelas. PPP menyetujui dan mendukung usulan itu.

"PPP setuju dan mendukung Sistem Integritas Parpol (SIPP) yang disusun KPK dan LIPI, termasuk di dalamnya soal pendanaan parpol dengan transparansi dan akuntabilitasnya yang harus jelas," kata Sekjen PPP Arsul Sani saat dihubungi, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: KPK Usul Parpol Dibiayai Pemerintah

Menurut Arsul, usul tersebut bisa menjadi jalan keluar bagi pendanaan partai politik. Jika usul tersebut dilaksanakan, dikatakan Arsul, parpol tidak perlu lagi mencari-cari sumber dana yang dikhawatirkan bisa masuk kategori koruptif.

"Ini menjadi jalan keluar yang baik terkait soal pendanaan parpol. Dengan usulan KPK-LIPI ini, tidak perlu lagi parpol cari-cari dana dari sumber-sumber yang bisa dimasukkan dalam kategori perbuatan koruptif," ujar anggota Komisi III DPR ini.

"Untuk ini PPP siap mendukung perubahan UU Parpol supaya bisa merefleksikan hal-hal yang menjadi elemen SIPP tersebut," imbuhnya.

Baca juga: KPK Gulirkan Wacana DPR Tak Digaji Jika UU Tak Rampung

Sebelumnya diberitakan, KPK mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah. Namun perlu dibuat sistem audit agar penggunaan dana yang berasal dari pemerintah itu bisa dipantau.

"Memungkinkan jika parpol itu dibiayai oleh pemerintah, kemudian ada sistem audit yang masuk, sistem audit yang mungkinkan itu agar kita tahu itu dipergunakan untuk apa uang itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat menyampaikan pidato dalam acara International Business Integrity Conference di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Dia mengatakan nantinya bisa ada sanksi jika parpol menyelewengkan dana dari pemerintah. Agus menyatakan pendanaan partai politik oleh pemerintah ditujukan untuk mewujudkan demokrasi yang bersih.

"Kalau misalkan dia melanggar dalam penggunaan keuangan yang berasal dari APBN, bisa aja partai dikeluarkan di diskualifikasi nggak bisa ikut pemilu. Jadi hal semacam itu harus diperdalam supaya lingkungan demokrasi yang bersih, kemudian sistem yang kita kenalkan lebih baik dapat didorong dan terwujud," ucapnya. (azr/gbr)