Golkar Setuju Parpol Dibiayai Pemerintah: Kaderisasi Lebih Terbuka

Jakarta - Partai Golkar mendukung usulan KPK agar partai politik (parpol) dibiayai pemerintah. Menurut Golkar, hal itu sebagai bentuk dukungan negara kepada proses kaderisasi dan penguatan parpol.

"Parpol kan selama ini berfungsi sebagai sumber kader kepemimpinan negara. Jabatan politik seperti presiden, menteri, DPR, kepala daerah dan lain-lain itu berasal dari parpol. Oleh karena itu, penguatan parpol untuk proses kaderisasi sangat penting ditunjukkan negara melalui pendanaan bagi kegiatan kaderisasi dan pendidikan politik," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Hanura Dukung Usul KPK Parpol Dibiayai Pemerintah, tapi...

Ace mendukung usulan KPK tersebut karena menurutnya partai politik merupakan pilar demokrasi yang menjadi bagian dari elemen negara. Pendanaan dari pemerintah dinilainya akan membuat parpol tidak lagi tergantung pada pihak-pihak yang memiliki sumber daya ekonomi dan membuat parpol lebih terbuka dalam proses kaderisasi.

"Dengan demikian, parpol tak lagi tergantung pada pihak-pihak yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat. Parpol akan lebih terbuka dalam proses sistem kaderisasinya," ujar Ace.

Baca juga: PPP Dukung Usulan KPK Parpol Dibiayai Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini juga setuju jika pendanaan dari pemerintah ini disertai dengan sistem audit. Menurutnya, perlu sistem yang transparan dan akuntabel karena dana yang diberikan juga berasal dari rakyat.

"Saya juga setuju jika penggunaan pembiayaan negara terhadap parpol itu harus disertai dengan sistem keuangan yang dapat dipertangungjawabkan. Itu sudah seharusnya karena keuangan tersebut berasal dari uang rakyat. Perlu adanya sistem transparan dan akuntabel," ucapnya.

Baca juga: KPK Usul Parpol Dibiayai Pemerintah

Sebelumnya diberitakan, KPK mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah. Namun perlu dibuat sistem audit agar penggunaan dana yang berasal dari pemerintah itu bisa dipantau.

"Memungkinkan jika parpol itu dibiayai oleh pemerintah, kemudian ada sistem audit yang masuk, sistem audit yang mungkinkan itu agar kita tahu itu dipergunakan untuk apa uang itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat menyampaikan pidato dalam acara International Bussines Integrity Conference di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Dia mengatakan nantinya bisa ada sanksi jika parpol menyelewengkan dana dari pemerintah. Agus menyatakan pendanaan partai politik oleh pemerintah ditujukan untuk mewujudkan demokrasi yang bersih. (azr/gbr)