KPK: Diduga Ada Pihak yang Ubah Perda Tata Ruang demi Meikarta

Jakarta - KPK mulai mengusut perizinan proyek Meikarta di Bekasi. KPK mendalami dugaan pihak tertentu yang memiliki kepentingan mengubah peraturan agar perizinan proyek Meikarta bisa diterbitkan secara lengkap.

"Dalam kasus suap untuk perizinan Meikarta, KPK mulai masuk mendalami indikasi adanya pihak tertentu yang memiliki kepentingan mengubah aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi agar proyek tersebut bisa diterbitkan perizinan secara menyeluruh," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (29/11/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Febri menuturkan perubahan aturan itu bisa dilakukan dengan revisi. "Perubahan aturan tersebut membutuhkan revisi Perda Kabupaten Bekasi," ujarnya.

Sebelumnya, KPK memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Sulaeman. KPK mendalami soal pembahasan peraturan tata ruang Kabupaten Bekasi melalui Sulaeman.

"Kami perlu mendalami lebih jauh proses pembahasan tata ruang yang dibahas di DPRD Bekasi. Karena untuk wilayah yang sangat luas, pembangunan dan perizinan untuk wilayah yang sangat luas itu diduga perlu melakukan revisi perda terlebih dulu dan itu butuh otoritas atau kewenangan DPRD Bekasi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/11/2018).

Menurut Febri, proses revisi Perda Tata Ruang itu belum pernah dilakukan. Namun proses pembangunan sudah dimulai dan perizinan sudah keluar.

KPK memang menemukan dugaan adanya penanggalan mundur atau backdate dalam perizinan Meikarta. Atas temuan itu, KPK juga mendalami dugaan pembangunan Meikarta dimulai sebelum proses perizinan tuntas.

Dalam perkara, KPK menetapkan 9 tersangka, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima duit Rp 7 miliar sebagai bagian dari commitment fee tahap pertama senilai Rp 13 miliar. (yld/zak)