DetikNews
Senin 19 November 2018, 20:00 WIB

Kontroversi Grace Natalie Tak Dukung Perda Syariah

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Jakarta - Pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie yang tidak mendukung perda syariah dan perda yang berlandaskan agama lainnya menjadi polemik. Pernyataan itu memicu komentar dari berbagai pihak hingga desakan agar Grace meminta maaf.

Penolakan PSI terhadap perda bernuansa agama itu dilontarkan Grace saat HUT ke-4 PSI. Grace mulanya berbicara tentang partainya yang akan mencegah diskriminasi dan tindakan intoleransi, seperti penutupan rumah ibadah secara paksa.

"PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindak intoleransi di negeri ini," kata Grace di ICE BSD Hall 3A, Tangerang, Minggu (11/11).

"Partai ini tidak akan pernah mendukung perda Injil atau perda syariah, tidak boleh lagi ada penutupan rumah ibadah secara paksa," sambungnya.


Kritik kemudian datang dari berbagai pihak. Dari PBNU, partai politik, hingga anggota Dewan. PBNU tak sependapat dengan Grace. Begitu pula parpol seperti PPP dan PKS melalui fraksinya di DPR RI.

PPP dan PKS, yang merupakan partai Islam, menyebut perda keagamaan merupakan cerminan Pancasila dan UUD 1945. PPP dan PKS pun menuding PSI tak memahami dasar negara dan konstitusi negara.

"Sebagai sikap politik sah-sah saja, tapi sebagai sesama warga bangsa tentu kita perlu mengingatkan dan mengoreksi sikap tersebut. PSI tidak paham utuh Pancasila dan UUD 1945 yang menempatkan agama dalam posisi yang penting, yang menjiwai semangat kebangsaan, dan yang terpenting menjadi landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis, Senin (19/11/2018).


Sementara itu, anggota DPD asal Aceh, Sudirman, menyesalkan pernyataan Grace. Sudirman, yang menyebut pernyataan itu melukai masyarakat, mendesak Grace meminta maaf kepada rakyat Aceh.

"Apakah dengan berlakunya Qanun Syariah Islam lantas Aceh tidak toleran dan diskriminatif serta tidak tidak ada keadilan di Aceh? Hemat saya, alasan tersebut terlalu berlebihan dan kurang sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk itu, Grace Natalie harus segera meminta maaf kepada rakyat Aceh," tutur Sudirman dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (19/11).

Bahkan, buntut pernyataan itu, Grace juga dipolisikan oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melalui kuasa hukum Eggi Sudjana. Grace dilaporkan ke Bareskrim dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1502/XI/2018/BARESKRIM atas dugaan melakukan ujaran kebencian.

Namun, meski berbagai pihak tak sependapat, ada juga pihak yang sependapat, bahkan enggan berpolemik. Adalah cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin yang tak mau berpolemik dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang sependapat dengan Grace. Alasan JK, urusan agama itu merupakan akidah atau keyakinan yang tidak perlu diatur melalui perda.

"Ibadah juga tidak perlu ada aturannya. Karena salat, puasa kan tidak ada aturannya, hanya zakat diatur untuk bagaimana orang bayar zakat mengurangi pajak. Kalau haji hanya bagaimana ngatur membayarnya kalau orang naik haji. Tidak ada yang menyangkut itu. Jadi yang mananya yang anggap perda agama, yang mananya?" ujar JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/11).


Grace, yang mengetahui pernyataannya menjadi kontroversi, angkat bicara. Grace meminta semua pihak memahami konteks pernyataannya. Dia pun menolak meminta maaf.

Grace lantas membela diri dan menjelaskan maksud pernyataannya. Grace, yang mengaku siap menghadapi laporan hukum atas pernyataannya itu, pun menyebut pidatonya dipelintir sehingga semua orang salah mengartikannya.

"Esensi dari pidato itu, kami kembali ke konstitusi bahwa hak semua warga negara punya hak menjalankan ajaran agama di mana pun mereka berada dan itu sudah sesuai konstitusi kita," ucap Grace.

"Kami menolak atau tidak mendukung, kata persisnya tidak mendukung peraturan daerah, apalagi atasanamakan agama dan reduksi hak warga negara lain. Yang PSI perjuangkan adalah setiap warga negara di Republik Indonesia ini, lakukan ajaran agamanya tanpa ada halangan atau malah dipersekusi gara-gara itu," pungkasnya.
(mae/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed