PAN Tolak Stempel Eks Koruptor di Surat Suara: Jangan Diskriminatif

Jakarta - PAN menyayangkan langkah KPU untuk mempertimbangkan pemberian tanda pada caleg eks napi koruptor di surat suara Pemilu 2019. PAN menilai stempel eks napi koruptor itu bentuk diskriminatif.

"Menurut saya jangan lah kita, kalau kita konsekuen mengizinkan mantan napi itu untuk menjadi caleg, silakan saja. Tidak perlu ada perlakuan diskriminatif. Itu menurut saya tidak perlu dilakukan," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno di Jl Kertanegara no 4, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: KPU Tak Akan Tandai Caleg Eks Koruptor Bila Dianggap Diskriminatif

Eddy melihat keputusan MA yang memperbolehkan eks napi koruptor nyaleg harus dijalankan. Sehingga tak perlu 'diutak-atik' dengan stempel khusus.

"Karena sudah diputus dan itu sudah sah diputusnya. Ada kepastian hukum terkait hal itu. Jadi menurut saya tidak perlu ada perlakuan diskriminatif seperti itu. Toh, masyarakat sudah cerdas untuk menilai," ujarnya.

Baca juga: Haedar Nashir: Eloknya Wakil Rakyat Bebas dari Sejarah Korupsi

Seandainya KPU memutuskan harus ada stempel, Eddy yakin akan ada pihak yang menggugat. Sebab, lanjutnya, penandaan itu berkaitan dengan hak asasi manusia.

"Nanti akan ada gugatan lagi, gitu lho. Karena ini menyangkut hak asasi, yang hak asasinya dilanggar karena ada diskriminasi. Nanti panjang lagi kita," paparnya.

Baca juga: M Taufik Tak Masalah Eks Napi Korupsi Ditandai di Surat Suara

KPU mempertimbangkan memberi tanda eks napi korupsi pada surat suara Pemilu 2019. Namun hal ini tidak dilakukan bila dianggap diskriminatif.

"Daftar semua calon dipasang di TPS, tapi pertanyaannya kemudian kalau KPU menandai calon tersebut dalam daftar calon, jadi diskriminatif atau tidak. Kalau jadi diskriminatif, KPU mempertimbangkan untuk tidak melakukan itu. Apalagi di surat suara, tentu saja tidak," ujar komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (18/9). (idn/jbr)