Pengurus Parpol Dilarang Nyaleg, Senator akan Lapor ke Dewan Etik MK

Samsdhuha Wildansyah - detikNews
Selasa, 24 Jul 2018 22:57 WIB
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta - Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Benny Ramdhani memprotes keputusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU/XVI/2018 yang melarang pengurus parpol nyaleg di DPR RI. Senator menilai ada unsur politik dalam keputusan MK ini dan senator berniat melaporkan hal itu ke Dewan Etik MK.

"Jadi soal keputusan MK nomor 30/PUU/XVI/2018 DPD RI menilai bahwa ini adalah putusan yang aromanya jelas-jelas berbau politik, seolah-olah ada target politik karena yang menjadi fokus adalah pengurus partai yang mencalonkan diri ke DPD," kata Benny kepada wartawan di kediaman Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Jalan Karang Asem, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2018).

Keputusan MK itu dinilainya diputus secara cepat. Benny mengatakan MK dalam memutus gugatan itu dinilainya tidak transparan karena saat awal kasus itu digugat perkara itu tidak pernah muncul ke permukaan masyarakat.

Keputusan MK itu dikatakannya diputuskan di detik-detik terakhir saat WNI mencalonkan diri ke DPD dan tinggal satu hari ditetapkan oleh KPU. Begitupun saat WNI mencalonkan diri ke DPR yang prosesnya sudah berjalan jauh dan KPU tengah melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratannya tetapi di detik-detik terakhir itu MK baru memutuskan larangan itu.

"Kemudian MK secara ceroboh keliru seribu persen menafsir secara sepihak atas dasar selera yang kita bisa katakan ini selera politik, ada target politik, kepentingan politik yang diseludupkan pada putusan MK yang harusnya bisa menjaga kewibawaan setiap keputusannya," imbuhnya.

Menurutnya, MK salah menafsirkan Pasal 128 yang digugat dalam perkara itu. Menurut Benny, orang yang melanggar Pasal 128 itu ialah orang yang merangkap pekerjaan, contohnya bekerja di suatu perusahaan dan tergabung dalam DPD. Menurutnya, menjadi bagian dari pengurus parpol seperti dirinya itu bukanlah pekerjaan karena tidak digaji. Untuk itu pengurus parpol pun, menurutnya, sah-sah saja menjadi caleg.

"Di mana Pasal 128 yang menjadi obyek judicial review. Nah, pasal ini secara frasa hanya berbunyi tentang pekerjaan lain. Dalam pemahaman kami, pekerjaan lain yang tidak lain yang tidak boleh merangkap sebagai ketua DPD adalah pekerjaan yang karena keahliannya dia kemudian dibayar atau mendapatkan upah atas pekerjaannya, misalkan sebagai dokter, advokat, notaris. Kalau pengurus parpol itu bukan pekerjaan," kata Benny.

"Setiap orang yang ada di kepengurusan partai itu adalah pengabdian dan tidak ada pengurus partai yang dibayar oleh partai ketika ia duduk dalam kepengurusan partai," sambungnya.

Benny mengatakan sangat menyesalkan keputusan MK dan, menurutnya, ada kepentingan politik dari oknum-oknum tertentu atas diputuskannya larangan nyaleg itu. Untuk itu, ia mengatakan saat ini sedang menyiapkan komunikasi DPD dengan fraksi-fraksi DPR untuk mencermati hal itu.

"Kedua, kita melaporkan oknum-oknum Mahkamah Konstitusi ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi," katanya. (jor/jor)