DetikNews
Senin 23 Juli 2018, 14:38 WIB

Transfer Politikus Dinilai Ancam Demokrasi

Erwin Dariyanto - detikNews
Transfer Politikus Dinilai Ancam Demokrasi Ilustrasi transfer politikus (Fuad Hasyim/detikcom)
Jakarta - Fenomena transfer politikus sebenarnya bukan gejala baru di Tanah Air. Hanya, memang tahun ini bursa perpindahan politikus antarpartai diwarnai isu tak sedap berupa mahar.

Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center Zaenal A Budiyono mengatakan fenomena transfer politikus di Indonesia saat ini tak hanya menyedihkan, tapi juga sudah dalam tahap mengancam konsolidasi demokrasi.

Setidaknya ada tiga hal negatif dari terjadinya transfer politikus ini. Pertama, adanya pendangkalan ideologi partai. Padahal ideologi ini sangat penting karena menjadi pembeda dengan partai atau organisasi lain. Ketika seorang politikus dengan mudah loncat, bisa dipastikan tidak terjadi internalisasi dan ideologisasi terhadap kader di partai tersebut.

"Ini berbahaya karena yang lahir adalah politisi 'kanan-kiri oke' yang tidak paham politik," kata Zaenal saat berbincang dengan detikcom, Senin (23/7/2018).



Hal negatif kedua adalah bukti kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi dan pendidikan politik. "Jika dua fungsi ini berjalan, maka tak perlu mendatangkan 'pemain asing' untuk mengatrol image partai dan merebut suara," kata Zaenal, yang juga pengajar di FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia.

Ketiga, politik berbiaya tinggi rupanya menjadi tantangan bagi para caleg sehingga mereka yang berambisi ke Senayan dengan dana cekak memilih jalur transfer. Dalam jangka panjang, hal semacam ini akan merusak tatanan demokrasi.



Menurut Zaenal, solusi ke depan agar tak terjadi transfer politikus antara lain Undang-Undang tentang Pemilihan Umum perlu direvisi kembali untuk menekan ongkos politik. Bila ini tak dilakukan, dia khawatir banyak kader partai potensial gagal menjadi wakil rakyat lantaran terhalang biaya. Selain itu, politik biaya tinggi berpotensi memunculkan oligarki dan korupsi.

Elite politik juga harus disadarkan tentang dampak negatif transfer politikus ini. Mereka harus berkomitmen menguatkan demokrasi, bukan menggembosi dengan cara membajak kader partai lain.

"Kuncinya terletak di elite politik, apakah mereka memiliki komitmen untuk penguatan demokrasi, atau lebih mementingkan suara dan target jangka pendek lainnya," kata Zaenal.



Bursa transfer politikus ini terjadi menjelang pendaftaran calon anggota legislatif 2019-2024. Sejumlah kader partai yang sudah terpilih menjadi anggota DPR RI pada 2014 kini berpindah partai. Mereka yang berpindah partai antara lain anggota DPR dari Fraksi PPP Okky Asokawati ke Partai NasDem, Venna Melinda dari Demokrat ke NasDem, dan Lucky Hakim dari PAN ke NasDem.

Transfer Politikus Dinilai Ancam Demokrasi Foto: Fuad Hasyim/detikcom

(erd/jat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed