Novel-Pemuda Muhammadiyah Minta Warga Pilih Capres Antikorupsi

Jakarta - Penyidik senior KPK Novel Baswedan, Pemuda Muhammadiyah, dan aktivis antikorupsi meminta masyarakat memilih calon presiden (capres) yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Mereka juga menyoroti belum efektifnya tim saber pungli.

Novel menyebut praktik korupsi masih banyak terjadi di Indonesia. Dia lalu menyontohkan salah satu korupsi yang belum terungkap di bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

"Saya lihat, praktik korupsi sumber daya alam, yang mana yang sudah ditindak. Yang ditindak hanya yang kecil, tidak komprehensif, kita sangat miris kejadian itu semua," ucap Novel dalam diskusi Capres Anti Korupsi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).

Baca juga: Politisasi Identitas Agama Diprediksi Makin Keras hingga 2019

Novel juga menyoroti soal pungli dan suap yang masih marak terjadi. Pemberantasan pungli dinilai belum maksimal.

"Suap dan pungli hampir terjadi di semua layanan publik. Itu sangat jelas dan kentara. Tapi, saat dibentuk Tim Saber Pungli, itu tidak efektif," ucap Novel.

Novel lalu menyinggung soal kasus penegakan hukum. Menurutnya, belum ada perlindungan kepada saksi-saksi, khususnya korupsi, dari pemerintah.

"Saat upaya untuk pemberantasan itu semua, ternyata mendapat serangan, intimidasi, ancaman, dan sebagainya. Saya pernah sampaikan ada ancaman kepada orang KPK. Ini bukan menjadi hal yang menarik untuk ditindaklanjuti," ucap Novel.

Baca juga: Survei LSI: Publik Harap Capres-Cawapres Bawa Isu Kebersamaan

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simajuntak. Dahnil berharap pemberantasan korupsi menjadi agenda utama Indonesia, sebab korupsi adalah hal yang menyengsarakan rakyat.

"Meski ada 100 Novel Baswedan di KPK, tidak akan bisa berantas korupsi kalau presiden tidak antikorupsi. Butuh capres komitmen tinggi memberantas korupsi. Masalah utama negeri ini, agenda pemberantasan korupsi," ucap Dahnil di lokasi yang sama.

Baca juga: Survei LSI: Pro-Pancasila Turun 10%, Pro-NKRI Bersyariah Naik 9%

Dahnil kemudian menceritakan saat ini dia dan Haris Azhar tengah menggugat ambang batas presiden di MK. Harapannya, agar ada calon alternatif yang antikorupsi.

"Kalau gugatan MK tidak dikabulkan. Kami berpikir seperti Mas Haris, kita akan gerakan supaya publik memilih di luar calon yang tidak punya kapabilitas," ucap Dahnil.



Tonton juga video: 'Begini Kondisi Mata Novel Baswedan'

[Gambas:Video 20detik]

(aik/ams)