DetikNews
Sabtu 09 Juni 2018, 10:32 WIB

Masuk DK PBB, RI Diminta Berjuang Hapus Hak Veto Amerika Serikat cs

Elza Astari Retaduari - detikNews
Masuk DK PBB, RI Diminta Berjuang Hapus Hak Veto Amerika Serikat cs Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (Dok. DPR)
FOKUS BERITA: RI Anggota DK PBB
Jakarta - Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk keempat kalinya. Wakil DPR Taufik Kurniawan berharap Indonesia berjuang untuk menghapus hak veto lima negara superpower di DK PBB yang tak demokratis.

"Kami ucapkan selamat atas masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Perjuangan yang panjang ini untuk kepentingan eksistensi Indonesia. Ini tentunya membuat Indonesia memiliki ruang menyampaikan sikap politik yang bebas dan aktif secara lebih riil dan ikut terlibat dalam misi menjaga perdamaian dunia," ungkap Taufik saat berbincang, Sabtu (9/6/2018).

Taufik menyebut menjadi anggota tidak tetap DK PBB bukan hal mudah. Untuk itu, dia mengapresiasi pemerintah yang selama ini berjuang agar Indonesia bisa kembali menjadi bagian dari DK PBB. Taufik mengatakan parlemen Indonesia, dalam hal ini DPR RI, juga ikut berjuang melalui diplomasi dengan parlemen-parlemen negara lain.

"Secara objektif harus kita akui ini merupakan buah karya kerja keras lama, termasuk kami juga ikut promosikan, saat pimpinan DPR melakukan muhibah ke negara-negara sahabat, terutama di parlemen-parlemen Eropa, karena Eropa memiliki banyak negara yang memiliki significant power di DK PBB," tutur politikus PAN itu.

Muhibah ke negara sahabat yang dipimpin Taufik sendiri di antaranya ke Portugal, Rumania, Austria, dan Prancis. Dia pun punya harapan khusus dengan masuknya Indonesia menjadi anggota DK PBB untuk periode 2019-2020.


"Cita-cita kita bersama agar PBB ke depan dalam menjaga perdamaian dunia bisa berlaku objektif dan adil ke negara-negara di dunia. Kita harap supaya dihapuskan hak veto dari negara superpower, lima negara itu," ucap Taufik.

"Minimal dengan masuknya kita di DK PBB, kita bisa tunjukkan sikap kita soal itu. Bisa ikut serta membantu menjaga perdamaian dunia dengan politik bebas aktif," tambah dia.

Lima negara yang memiliki hak veto itu adalah negara-negara superpower yang menjadi anggota tetap DK PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Lima negara itu memiliki kewenangan membatalkan keputusan anggota lain terkait sikap politik PBB.

Hak veto oleh AS cs itu dalam perkembangan dunia kini semakin kompleks serta kerap dianggap membuat berlarut-larutnya masalah internasional yang membawa masalah kemanusiaan. Hak veto itu juga sering digunakan untuk kepentingan kelompok negara-negara superpower tersebut.

Tak hanya itu, Taufik juga berharap Indonesia bisa semakin memperjuangkan kemerdekaan Palestina lewat DK PBB. Dukungan pada kemerdekaan Palestina yang selama ini diperjuangkan di berbagai forum pun, menurutnya, bisa diberikan secara maksimal.


"Dengan terpilihnya Indonesia sebagai DK PBB, Indonesia dapat memaksimalkan perannya, salah satunya memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia pada umumnya. Apalagi selama ini kita selalu menggaungkan akan kemerdekaan Palestina di berbagai forum. DPR pun melalui sidang antarparlemen juga memastikan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina," sebut Taufik.

Dia menambahkan Indonesia juga dapat memaksimalkan perannya dalam berbagai isu konflik dunia, salah satunya penanganan krisis Rohingya di Myanmar. Taufik menyebut seperti isu terorisme, intoleransi, ataupun isu-isu lain yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia.

"Hal lain yang harus menjadi perhatian Indonesia adalah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, yang akan digelar dalam waktu dekat di Singapura. Pasalnya, pertemuan kedua pemimpin negara ini berpengaruh pada keamanan dan perdamaian dunia," tuturnya.

Seperti diketahui, Indonesia bersama empat negara lain terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain Indonesia, negara-negara yang terpilih menjadi anggota DK PBB tidak tetap adalah Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Kelima negara akan memulai masa jabatan di Dewan Keamanan pada 1 Januari 2019.

Indonesia akan menggantikan Kazakhstan untuk wakil di Asia-Pasifik. Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 dengan perolehan 144 suara.
(elz/nvc)
FOKUS BERITA: RI Anggota DK PBB
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed