MKD akan Rapat Bahas Status Setya Novanto di DPR

Marlinda Octavia Erwanti - detikNews
Selasa, 24 Apr 2018 16:19 WIB
Mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan MKD akan menggelar rapat internal untuk membahas status Novanto sebagai anggota DPR usai putusan tersebut dijatuhkan.

"Hari ini kami akan menggelar rapat internal, rapat ini bukan hanya secara khusus membahas Pak Novanto. Tapi biasa rapat internal akhir masa reses, akan membicarakan banyak hal, terutama perkara-perkara yang tadi, dan sudah diagendakan juga membicarakan masalah Pak Setya Novanto," ujar Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/4/2018).


Dia mengatakan berdasarkan MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) status anggota DPR masih melekat sebelum perkara hukumnya berstatus inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Namun rapat pembahasan keanggotaan Novanto tersebut, kata Dasco, merupakan permintaan dari sejumlah fraksi di DPR.

"Kalau lihat MD3 itu harus inkrah, tapi nanti akan kita bicarakan karena beberapa teman minta itu diagendakan," kata dia.


Oleh sebab itu, Novanto hingga saat ini tercatat sebagai anggota DPR mengacu pada UU MD3, kecuali jika fraksi Golkar menariknya dari keanggotaan atau mengundurkan diri.

"Bisa begitu, bisa tergantung nanti hasil rapat. Biasanya opsi-opsi di rapat, tapi yang penting acuannya UU," katanya.

Sebelumnya, Novanto lengser dari Ketua DPR karena terjerat kasus e-KTP. Novanto kemudian digantikan koleganya dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo. Meski telah mundur sebagai Ketua DPR, status Novanto masih menjadi anggota dewan.


Novanto sendiri hari ini divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Novanto terbukti mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP.

"Menyatakan Terdakwa Setya Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar ketua majelis hakim Yanto membacakan amar putusannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor, hari ini.


Novanto juga dihukum membayar uang pengganti USD 7,3 juta yang dikurangi Rp 5 miliar uang yang sudah dikembalikan Novanto. Duit ini terkait penerimaan Novanto dari proyek pengadaan e-KTP.

Majelis hakim menyatakan apabila Novanto tidak membayar hukuman uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelalang. Apabila harta yang disita tidak mencukupi membayar uang pengganti, maka Novanto dipidana penjara selama 2 tahun.

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/jbr)