Jumat 13 April 2018, 15:07 WIB
Pengacara Novanto Kutip Dirdik KPK Aris Budiman Saat Pleidoi
Setya Novanto ketika menjalani sidang dengan pembacaan pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Ari Saputra/detikcom)
FOKUS BERITA:
Novanto Divonis 15 Tahun
Jakarta -
Keterangan pers Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Aris Budiman disebut pengacara Setya Novanto sebagai bagian dari pleidoi atau nota pembelaan. Keterangan itu berkaitan dengan Johannes Marliem tentang aliran uang dalam proyek e-KTP.
Marliem--yang saat ini sudah meninggal dunia--pernah disebut jaksa KPK dalam persidangan. Selain itu, rekaman percakapan Marliem dengan Novanto juga diperdengarkan jaksa KPK.
"Secara khusus mengenai penggunaan rekaman Johannes Marliem oleh FBI sangat layak bagi kami untuk menolaknya karena kami meyakini ada kesalahan dalam penggunaan rekaman Johannes Marliem kalau kita baca keterangan pers yang diberikan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, seminggu lalu," kata pengacara Novanto, SF Marbun, saat membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018).
Menurut Marbun, rekaman Marliem itu tidak dapat dijadikan alat bukti. Marbun juga menyinggung tentang status Marliem yang belum pernah diperiksa KPK.
"Bagi kami sehubungan dengan apa benar belum ada pemeriksaan terhadap Johannes Marliem terkait dengan perkara e-KTP ini seharusnya tidak terjadi dalam proses hukum profesional sehingga rekaman yang pembicaraannya dengan FBI yang digunakan sebagai barang bukti sepatutnya dikesampingkan dan ini merupakan keganjilan yang digunakan dalam penegakan hukum khususnya dalam perkara terdakwa Setya Novanto," kata Marbun.
"Sebab bagaimanapun upaya keras untuk menghadirkan segala sesuatu yang berhubungan Johannes Marliem menunjukkan betapa pentingnya posisi Johannes Marliem akan tetapi Johannes Marliem tidak pernah diperisa menurut hukum Indonesia, dan pemeriksaannya di Amerika pun melanggar azas-azas Amerika," sambungnya.
Sebelumnya, Aris mengatakan Marliem tidak pernah diperiksa KPK di kasus korupsi e-KTP. Perusahaan Marliem, PT Biomorf Mauritus, adalah salah satu vendor yang memenangkan tender pengadaan e-KTP.
Aris mengaku menangani perkara ini sejak 16 September 2015. Dia mengungkapkan penanganan kasus e-KTP fokus pada pelaksanaan proyek.
"Yang kedua, Johannes Marliem tidak pernah diperiksa. Anda bisa cek, ini ucapan saya bisa berisiko hukum bagi saya," ujar Aris di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/4).
(ams/dhn)
Marliem--yang saat ini sudah meninggal dunia--pernah disebut jaksa KPK dalam persidangan. Selain itu, rekaman percakapan Marliem dengan Novanto juga diperdengarkan jaksa KPK.
"Secara khusus mengenai penggunaan rekaman Johannes Marliem oleh FBI sangat layak bagi kami untuk menolaknya karena kami meyakini ada kesalahan dalam penggunaan rekaman Johannes Marliem kalau kita baca keterangan pers yang diberikan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, seminggu lalu," kata pengacara Novanto, SF Marbun, saat membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018).
Menurut Marbun, rekaman Marliem itu tidak dapat dijadikan alat bukti. Marbun juga menyinggung tentang status Marliem yang belum pernah diperiksa KPK.
"Bagi kami sehubungan dengan apa benar belum ada pemeriksaan terhadap Johannes Marliem terkait dengan perkara e-KTP ini seharusnya tidak terjadi dalam proses hukum profesional sehingga rekaman yang pembicaraannya dengan FBI yang digunakan sebagai barang bukti sepatutnya dikesampingkan dan ini merupakan keganjilan yang digunakan dalam penegakan hukum khususnya dalam perkara terdakwa Setya Novanto," kata Marbun.
"Sebab bagaimanapun upaya keras untuk menghadirkan segala sesuatu yang berhubungan Johannes Marliem menunjukkan betapa pentingnya posisi Johannes Marliem akan tetapi Johannes Marliem tidak pernah diperisa menurut hukum Indonesia, dan pemeriksaannya di Amerika pun melanggar azas-azas Amerika," sambungnya.
Sebelumnya, Aris mengatakan Marliem tidak pernah diperiksa KPK di kasus korupsi e-KTP. Perusahaan Marliem, PT Biomorf Mauritus, adalah salah satu vendor yang memenangkan tender pengadaan e-KTP.
Aris mengaku menangani perkara ini sejak 16 September 2015. Dia mengungkapkan penanganan kasus e-KTP fokus pada pelaksanaan proyek.
"Yang kedua, Johannes Marliem tidak pernah diperiksa. Anda bisa cek, ini ucapan saya bisa berisiko hukum bagi saya," ujar Aris di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/4).
(ams/dhn)
